Etnis Tionghoa sebagai Kekuatan Politik Paska Orde Baru

Abstrak
Disadari atau tidak, etnis Tionghoa merupakan salah satu kaum minoritas terbesar di Indonesia. Bukan hanya dari segi jumlah, tapi juga pengaruh dan terutama kekuatan ekonomi mereka. Dan apakah ini juga menimbulkan implikasi mengenai
peran mereka dalam bidang politik?

Hal inilah yang akan coba dipaparkan dalam paper singkat ini. Secara umum akan berusaha menggambarkan dan menganalisis signifikansi etnis Tionghoa dan partisipasi politik mereka, terutama paska orde baru. Dalam penyusunan paper ini, dilakukan studi kepustakaan, penggunaan sumber-sumber dari internet, dan beberapa kali wawancara tak terstruktur dengan responden yang sifatnya kualitatif untuk mendapatkan persepsi umum dan gambaran riil mengenai etnis Tionghoa ini. Dan di akhir penulisan, akan ditarik beberapa kesimpulan dan sedikit prediksi mengenai peta kekuatan politik etnis Tionghoa, terutama pada Pemilu mendatang.

Kata kunci : Etnis Tionghoa, partisipasi politik, Indonesia, partai politik

Pendahuluan
Persepsi umum mengenai etnis Tionghoa (Dalam paper ini secara konsisten digunakan term “Etnis Tionghoa” untuk menunjuk pada WNI) Indonesia keturunan Cina. di Indonesia bisa sangat beragam, tapi bisa dikatakan seragam. Bagaimana stereotipe bahwa etnis Tionghoa yang identik dengan penguasaan sumber ekonomi, in group feeling yang kuat, rendahnya perhatian
terhadap politik, dan seabrek persepsi lain, yang kebanyakan negatif.

Bagaimana sampai timbul persepsi ini bisa kita telusuri dari sejarahnya dulu. Sejak awal kedatangan bangsa kolonial ke Indonesia, etnis Tionghoa ini mendapat perlakuan yang sedikit berbeda dengan kaum pribumi, baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Beberapa privilege yang mereka dapatkan membuat banyak persepsi negatif yang dilekatkan kepada mereka. Ini tak lepas dari strategi Devide et Impera kolonial Belanda. Atau dengan kata lain, dengan menimbulkan kesan bahwa etnis Tionghoa selalu dianakemaskan maka sekaligus juga dijadikan tameng Belanda apabila terjadi gejolak sosial nantinya.

Selain itu, timbul pula sikap prejudice, bahkan berlangsung sampai saat ini. Pada masa orde lama dan orde baru, kekuatan etnis Tionghoa ini sering termarginalkan secara politik. Mereka tidak mempunyai wadah khusus untuk meyalurkan aspirasi politik mereka. Bahkan, dalam urusan birokrasi, mereka sering mendapat perlakuan diskriminatif. Baru pada masa reformasi, timbul usaha yang mulai dirintis pada masa pemerintahan Gus Dur yang dikenal sangat moderat, dan toleran dalam membuka keran-keran politik dan menghapus diskriminasi tersebut.

Dan salah satu kejadian, yang mungkin menjadi salah satu titik tolak dan mungkin menjadi sejarah paling kelam bagi etnis Tionghoa di Indonesia adalah Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, dimana etnis Tionghoa menjadi sasaran utama kemarahan massa dalam situasi negara yang chaos saat itu. Dampak peristiwa Mei berdarah tersebut sangat besar bagi etnis Tionghoa, bukan hanya di Jakarta, tapi juga secara keseluruhan. Selain menimbulkan trauma dan kerugian dalam setiap aspek, hal ini juga menimbulkan dampak politik yang luas di kalangan etnis Tionghoa itu sendiri.

Peristiwa itu seakan membukakan mata akan pentingnya memperjuangkan kepentingan dan eksistensi mereka melalui saluran-saluran politik, bukan hanya lewat bidang ekonomi seperti yang selama ini mereka lakukan.

Etnis Tionghoa dari Masa ke Masa
Dilihat dari sejarah kedatangan kaum Cina perantauan ke Asia Tenggara, Indonesia khususnya dimulai sekitar abad ke-7.  Kebanyakan berasal dari wilayah Cina Selatan yang terpaksa merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik karena semakin padatnya penduduk di Cina Daratan, dan semakin sulitnya mencari nafkah di sana. Merekalah yang menjadi tulang punggung perekonomian , terutama perdagangan saat itu. Hubungan dengan kaum pribumi pun berjalan baik.

Untuk lebih jelasnya mari kita lakukan pembahasan secara historis. Pada awal kedangannya sampai kedatangan Belanda yang secara revolusioner mengubah sistem hubungan pribumi-Tionghoa ini. Diawali dengan kebijakan pass & zoning system yang berlangsung tahun 1863 sampai 1930-an yang memaksa golongan Tioghoa hidup berkelompok dan memunculkan daerah pecinan. Proses pengkotak-kotakan ini tidak hanya dialami oleh etnis tionghoa, walaupun etnis ini yang menjadi sasaran utamanya dan memunculkan benih rasialisme dan sikap prejudice.

Walaupun Etnis Tionghoa ini “dispesialisasikan” dengan urusan ekonomi, tapi ada sebagian yang masuk ke dunia politik, walaupun minoritas sekali jumlahnya. Pada masa ini ada tiga kelompok politik dalam Etnis Tionghoa.
1. Kelompok Sin Po, yang berkiblat ke Tiongkok, daerah asal mereka, dan berusaha menjalin afiliasi yang kuat dengan kalangan Tiongkok.
2. Kelompok Chung Hua Hui, yang berkiblat ke Belanda karena mereka sebagian besar berpendidikan Belanda dan merupakan golongan yang kaya raya, dan bisa dikatakan mendapatkan “keuntungan” selama masa penjajahan Belanda.
3. Kelompok nasionalis, yang tergabung dalam Partai Tionghoa Indonesia (PTI), yang punya rasa cinta tanah air yang besar dan mendukung perjuangan melawan Belanda.

Dari gambaran peta kekuatan politik masa penjajahan Belanda ini kita sudah melihat betapa beragamnya kelompok-kelompok kepentingan dalam Etnis Tionghoa itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menghakimi dengan satu persepsi atau melakukan generalisasi sikap politik maupun nasionalisme dengan satu pandangan saja.

Setelah masa penjajahan Belanda berakhir dan datanglah kekuatan kolonial yang lain, yaitu Jepang. Seperti harapan bangsa Indonesia lainnya bahwa kehadiran Jepang ini akan membawa perubahan yang baik ternyata hanya harapan yang
kosong, bahkan lebih buruk. Keadaan yang sama juga dialami oleh Etnis Tionghoa. Permasalahan utama konfrontasi antara Etnis Tionghoa dan Penjajah Jepang tak lain adalah konflik historis yang berkepanjangan. Keadaan saat itu Jepang yang juga sejak lama menginvasi Cina Daratan menimbulkan antipati tersendiri bagi hampir semua Etnis Tionghoa di belahan bumi manapun, termasuk yang di Indonesia. Rasa keterikatan dengan tanah asal (Tiongkok Daratan) yang kuat dan sistem kekerabatan yang sangat kuat pula menimbulkan dendam tersendiri terhadap Jepang.

Jepang pun tampaknya juga berusaha menyingkirkan sejauh-jauhnya pengaruh dari Etnis Tionghoa ini. Puncak konflik antara Jepang dan Cina terjadi saat peristiwa Pembantaian Nanking yang terjadi selama perang Cina – Jepang (1937-1938) yang menimbulkan korban jiwa di pihak Cina lebih dari 200.000 ribu orang. Peristiwa ini menimbulkan luka lama yang amat mendalam bagi seluruh warga Cina saat itu. Kegiatan-kegiatan perlawanan terhadap Jepang saat itu mulai dilancarkan. Mulai dari pemboikotan konsumsi produk-produk Jepang yang terkenal murah sampai konfrontasi politik langsung. Akibatnya, beberapa tokoh pergerakan dan kaum intelektual Tionghoa banyak yang dijebloskan ke dalam penjara.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menandai lahirnya Bangsa Indonesia dengan berbagai macam suku, ras dan golongan di dalamnya pada tahun 1945 membawa dampak dan peran baru dalam bidang politik bagi Etnis Tionghoa di
Indonesia.

Etnis Tionghoa Masa Orde Lama
Walaupun tidak terlalu dominan, peran politik golongan Tionghoa saat itu, terutama dari beberapa orang mampu menunjukkan peran yang signifikan dalam pembangunan bangsa. Ini bisa dilihat dari beberapa orang yang diangkat menduduki jabatan menteri. Tan Po Goan pernah diangkat menjadi menteri pada masa pemerintahan Sjahrir, pada pemerintahan Amir Sjarifuddin, posisinya digantikan oleh Siauw Giok Tjhan. Selain itu, partisipasi dan kebebasan politik juga diberikan pemerintah kepada Etnis Tionghoa untuk menyalurkan aspirasi politik mereka dalam membangun bangsa.

Tapi di sinilah mulai timbul masalah. Ketika mereka diberi kebebasan untuk mengartikulasikan aspirasi politik, tidak sepenuhnya digunakan untuk membangun bangsa Indonesia saat itu. Rasa keterikatan yang masih sangat kuat dengan Cina Daratan (Tiongkok) membuat loyalitas diberikan kepada Cina yang berarti pula memberikan simpati mereka pada komunis. Persepsi negatif pun langsung dilekatkan kepada mereka saat itu, baik dari masyarakat pribumi maupun dari pemerintah sendiri. Dede Oetomo (1989) menyebut permasalahan ini sebagai “masalah cina”.

Adanya beberapa Etnis Tionghoa yang duduk dalam pemerintahan dan menduduki jabatan sentral seperti menteri ternyata belum mampu menimbulkan suatu kecintaan yang mendalam terhadap bangsa Indonesia. Akibatnya, beberapa peristiwa rasialis terjadi di beberapa daerah.

Memasuki masa pemerintahan Demokrasi Parlementer (1950-1959) keadaan politik dan sosial semakin tidak menentu. Dalam situasi yang chaos saat itu, muncul keinginan dari beberapa golongan yang ingin mengambil alih peran etnis Tionghoa ini dalam kepemilikan sumber-sumber ekonomi. Beberapa peraturan dibuat untuk meminimalisir peran mereka. Peraturan-peraturan pemerintah tersebut berusaha membatasi bidang usaha yang boleh dikuasai oleh etnis Tionghoa, dan bahkan larangan berdagang di daerah pedalaman. Berbagai peraturan diskriminatif tersebut membuat beberapa etnis Tionghoa merasa tidak nyaman lagi berusaha di Indonesia dan memutuskan kembali ke tanah nenek moyang mereka, Cina Daratan. Data tidak resmi menyebut ada sekitar 100 ribu orang yang kembali ke Cina pada masa Demokrasi Parlementer ini.

Masa Demokrasi Terpimpin Pemerintahan Presiden Soekarno (1959-1965), keadaan mulai membaik. Ini mengingat hubungan “mesra” antara Soekarno dan Pemerintah Cina saat itu. Ditandai pula dengan dihapusnya beberapa peraturan
diskriminatif tersebut.

Etnis Tionghoa Masa Orde Baru
Berakhirnya masa pemerintahan Soekarno dan digantikan oleh Soeharto menandai lahirnya Orde Baru. Dimulai pula masa-masa panjang penderitaan secara sistematis terhadap Etnis Tionghoa ini. Bukan hanya perlakuan diskriminatif dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya, peran poltik merekapun dimarginalisasikan. Pemerintahan Orde Baru tampaknya ingin menyingkirkan partisipasi politik etnis Tionghoa ini. Salah satu alasan utama yang banyak dianalisis adalah pemerintahan Soeharto masih sangat khawatir dengan loyalitas terhadap daerah asalnya, yaitu Cina daratan. Sikap ini dianggap mampu menggoyang kekuasaan politik rejim Soeharto. Untuk itulah secara sistematis mulai dilakukan diskrimasi. Mulai dari pelarangan penggunaan nama Cina, pembatasan bidang usaha ekonomi, pelarangan penggunaan bahasa Tionghoa, maupun melarang pembukaan sekolah-sekolah tionghoa.

Tidak hanya itu, tekanan secara sosial budaya diberikan dengan pelarangan pelarangan hari-hari khusus orang Cina, seperti Imlek ataupun kegiatan budaya lainnya. Kepercayaan yang berasal dari cina seperti Tao, Kong Hu Cu, maupun Konfusianisme juga tidak diakui oleh pemerintah. Akibatnya banyak etnis Tionghoa yang terpaksa “lari” ke agama lain, seperti Katolik maupun Kristen sebagai persyaratan legal formal, daripada tetap mencantumkan kepercayaan-kepercayaan tersebut bisa-bisa malah akan dianggap atheis oleh pemerintah.

Pada masa Orde baru ini pula mulai diperkenalkan istilah “Cina” untuk menyebut WNI Keturunan Tionghoa ini. Terminologi “Cina” ini sendiri mengandung suatu istilah penghinaan dan berusaha menciptakan inferiority complex (suatu konsep psikologis yang diperkenalkan oleh Alfred Adler mengenai suatu perasaan inferiority yang menjadi motivasi kehidupan manusia, atau dengan kata lain merupakan suatu perasaan rendah diri dan kurang menghargai diri sendiri) di kalangan etnis Tionghoa itu sendiri. Dan yang menjadi permasalahan sampai saat ini adalah mengenai status kewarganegaraan mereka. Etnis Tionghoa ini masih dianggap sebagai “orang lain” dalam bangsa Indonesia. Perlunya SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) menjadikan status kewarganegaraan mereka seperti setengah-setengah. Bahkan para atlet nasional yang telah mengahrumkan nama negara dalam even internasional pun seperti Susy Susanti masih tersandung masalah ini.

Apakah pada saat itu tidak ada suatu kalangan Tionghoa yang berperan penting dalam bidang politik ? Tentu saja jawabnya ada. Beberapa cendekiawan Tionghoa yang sebagian tergabung dalam CSIS (Center for Strategic & International Studies), yang dikenal sebagai lembaga think thank pemerintah terutama dalam masalah kebijakan luar negeri, seperti Liem Bian Koen maupun Lem Bian Kie dan beberapa koleganya adalah contohnya. Tapi peran mereka tidak terlalu mengemuka dan belum mampu mengangkat peran Etnis Tionghoa ini dalam politik.

Ada satu lagi golongan Tionghoa yang bisa dikatakan “berbicara”. Tapi dalam bidang ekonomi dan parahnya justru menambah citra buruk Etnis Tionghoa itu sendiri. Mereka adalah para konglomerat yang dekat dengan keluarga Cendana dan militer saat itu yang menikmati berbagai fasilitas dan pemerintah secara istimewa. Bob Hasan, Liem Sioe Liong adalah dua contohnya. Kedekatan atau dalam artian sekarang bisa dibilang nepotisme memungkinkan mereka membangun kerajaan bisnisnya secara leluasa dan tentu saja bersama rejim yang membantu mereka. Bahkan bisa dikatakan , Liem cs. inilah yang menjadi indikator ketidakadilan orde baru saat itu. Peristiwa Tanjung Priok menjadi salah satu buktinya.

Dan puncak penderitaan Etnis Tionghoa ini adalah saat terjadi kerusuhan Mei 1998 (The May 1998 Riots) di Jakarta dan berimbas ke daerah lain yang menimbulkan lagi trauma di kalangan Tionghoa. Betapa banyaknya perlakuan secara diskriminatif ini bahkan membuat Prof. Wang Gung-wu, seorang ahli asia Tenggara menyebutkan bahwa setelah Perang Dunia II, tidak ada etnis perantauan Cina yang begitu sering mengalami goncangan dan menderita seperti di Indonesia ini. Peristiwa Mei ini menimbulkan eksodus, walaupun tidak terlalu besar ke negara-negara tetangga dan Cina, sekaligus menandai era baru partisipasi politik etnis ini di Indonesia.

Etnis Tionghoa Masa Reformasi
Kerusuhan Mei tidak hanya membawa dampak negatif serta trauma yang mendalam di kalangan Etnis Tionghoa, tapi juga membukakan dan menyadarkan mereka akan pentingnya memperjuangkan aspirasi mereka melalui saluran-saluran
politik. Hal ini didukung reformasi dan iklim demokratisasi yang lebih baik yang membuka katup-katup politik dan mengundang pasrtisipasi semua waga negara dalam proses ini. Salah satu agenda yang diusung dalam label Reformasi Total adalah penyelesaian masalah terhadap kaum minoritas, dan tercakup di situ pula Etnis Tionghoa. Saat itu mulai bermunculanlah berbagai partai politik maupun kelompoki kepentingan dari etnis ini seperti Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI), Partai Pembauran Indonesia (Parpindo) dan FORMASI (Forum Masyarakat Untuk Solidaritas Demokrasi Indonesia).

Peran pemerintah juga sangat besar dalam penyelesaian masalah ini. Presiden transisi di masa reformasi, B.J. Habibie mengakhiri segala bentuk pelarangan terhadap kebebasan berekspresi kelompok etnis Tionghoa dengan menerbitkan Impres Nomor 26 tahun 1998. kemudian Gus Dur, yang dikenal sangat toleran, mencabut Kepres No. 6 tahun 2000, sekaligus keberadaan Inpres No. 14 tahun 1967. sejak saat itu, dimulailah kebebasan berekspresi dalam bidang budaya bahkan, Megawati Soekarnoputri, presiden RI selanjutnya menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional serta menegaskan lagi tak boleh ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Putri Bung Karno ini juga menjamin etnis Tionghoa bisa bekerja dalam bidang apa pun, termasuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau TNI.

Walaupun banyak pihak yang masih merasa kecewa dengan kinerja penyelesaian oleh pemerintah mengenai masalah minoritas ini, tapi munculnya titik terang ini memunculkan sedikit harapan di kalangan minoritas itu untuk semakin
terlibat dalam pemeintahan.

Tan (1998) yang meneliti tentang aspirasi dan partisipasi politik orang Cina, ternyata terpilah-pilah menjadi lima kelompok cara pandang :
1. Kelompok pertama adalah yang merasa perlu menonjolkan identitas etnis mereka dan memperjuangkan hak mereka sebagai golongan, misalnya dengan mendirikan Partai Tionghoa.
2. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau menjadikan etnis atau agama sebagai basis gerakan, melainkan melalu platform persamaan hak, misalnya dengan mendirikan Partai Bhineka Tunggal Ika.
3. Kelompok ketiga adalah kelompok yang lebih menyukai sebuah forum yang tujuan utamanya lebih sebagai pressure group.
4. Kelompok keempat adalah mereka yang membentuk paguyuban kelompok karena perasaan senasib sepenanggunan. Misalnya dengan mendirikan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia.
5. Kelompok kelima adalah mereka yang bergabung dalam partai politik yang terbuka seperti PDI Perjuangan, PAN dan lain sebagainya.

Munculnya kesadaran bahwa posisi mereka yang sangat lemah dan kurang mempunyai bargaining position merupakan salah satu motivasi mereka. Ini bisa kita lihat dari gambaran dua pemilu, tahun 1999, dan tahun 2004 kemarin.

Pemilu 1999
· Tampak sekali komunitas Tionghoa masih “malu-malu” dan belum menunjukkan eksistensinya secara total.
· Selain itu juga kecenderungan beragamnya (heterogenitas) dalam masalah politik. Ini bisa dikarenakan belum adanya suatu wadah poltik yang benar-benar bisa dipercaya dalam menyalurkan aspirasi mereka.
· Akibatnya sebagian besar suara terpecah. Kebanyakan lari ke PDI-P, PAN, Golkar, dan PKB. Dan tentu ada pula yang golput.
· Pada Pemilu ini hanya ada sebuah partai berbasis Tionghoa yang lolos verifikasi KPU dan mengikuti pemilu, yakni Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI) yang dikomandoi Nurdin Purnomo.
· Selain itu, beberapa Etnis Tionghoa juga berhasil duduk di parlemen, seperti Alvin Lie, LT Susanto, Hartati Murdaya, dll.

Pemilu 2004
· Jumlah minoritas Tionghoa yang hanya di bawah 5 % ternyata tidak berhasil menghimpun kekuatan ini dalam suatu wadah politik tertentu. Banyak pihak yang menganalisis bahwa heterogenitas semakin tampak dalam pemilu ini. Ini
bisa dilihat dari menyebarnya para caleg secara merata dalam 24 partai kontestan pemilu.
· Ini bisa dimaklumi karena tidak ada satu partai politik manapun yang secara terang-terangan menjadikan isu Tionghoa ini sebagai isu utama, maupun basis massanya.
· Partisipasi yang semakin aktif ini di satu sisi disambut positif, di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran akan munculnya lagi isu-isu primordialisme. Tapi hal ini dibantah oleh sebagian besar partai politik.
· Permasalahan lain dalam partisipasi politik ini adalah masih banyaknya Etnis Tionghoa yang belum mempunyai kartu identitas kewarganegaraan resmi, seperti KTP. Diskriminasi di masa lalu yang melahirkan SBKRI ternyata
melahirkan permasalahan, terutama ketika pendaftaran pemilu. Padahal KTP merupakan salah satu syarat utama seorang warga negara mempunyai hak pilih dalam pemilu

Pemilu 2009..?
· Masih belum adanya suatu wadah politik tertentu akan menimbulkan kecenderungan heterogenitas semakin kuat. Partai politik kontestan pemilu pun akan semakin memperhitungkan, terutama secara kuantitas, signifikansi Etnis Tionghoa ini dalam menambah pundit-pundi suara.
· Perjuangan mereka akan semakin efektif apabila isu-isu yang diangkat tidak melulu masalah golongan atau kepentingan tertentu, isu-isu sosial serta kesejahteraan dan demokratisasi lebih mampu menghimpun simpati massa.

Hambatan-hambatan
Jalan menuju partisipasi politik yang aktif, dinamios dan komprehensif dalam seluruh dimensi bangsa memang terbuka lebar saat ini. Tapi tentu saja masih ada hambatan-hambatan yang bisa menjegalnya. Antara lain :
· Sikap apatis terhadap politik, sebagai akibat trauma berkepanjangan dan diskriminasi yang mereka terima.
· Stereotipe, baik di kalangan internal maupun masyarakat luas mengenai peran etnis ini yang hanya berkisar dalam masalah ekonomi, dan bukan dalam ranah politik.
· Sikap prejudice dari sebagian golongan yang khawatir etnis Tionghoa ini akan membawa isu-isu primordialisme yang hanya akan menguntungkan golongan tertentu saja.
· Masih adanya berbagai peraturan diskriminatif terhadap etnis ini., dan posisi mereka masih sangat rentan (vulnerable) terhadap berbagai perlakuan diskriminatif, terutama masalah birokrasi pemerintahan.
· “Masalah Cina”, bisa dikatakan merupakan krisis identitas berkepanjangan di Etnis Tionghoa yang harus segera diselesaikan. (Suryadinata:1999)

Daftar Referensi:
Artikel
Christine Susanna Tjhin, “Reflection on the Identity of the Chinese Indonesians”, CSIS Working Paper, Juni 2005
Johanes Herlijanto, “The May 1998 Riots and The Emergence of Chinese Indonesians: Social Movements in the Post Soeharto Era”
D.P. Budi Susetyo, “Krisis Identitas Etnis Cina di Indonesia”
Internet
Cuplikan Berita kampanye Partai Perhimpunan Indonesia Baru PIB, http://partaipib.or.id
Siauw Tiong Djin, “Reformasi Penyelesaian Masalah Minoritas” http://arus.kerjabudaya.org, Juni 1998
Koran
Oksidelfa Yanto, “Imlek dan Politik Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa” Harian Sinar Harapan, Senin 19 Januari 2004)
Rebeka Harsono, “Setelah Pembaruan, What Next?” , Harian Kompas, Rabu 21 Januari 2004
Christine Susanna Tjhin , “Partisipasi Politik Tionghoa dan Demokrasi, Harian Kompas 20 September 2004
Yonki Karman, “Keindonesiaan Yang Belum Selesai”, Harian Kompas ,Jum’at 31 Januari 2003
Majalah
Majalah Tempo Edisi 16-22 Agustus 2004 , “Etnis Cina di Zaman yang Berubah”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: