RUU Pornografi Disahkan

images

Setelah melalui berbagai kontroversi, DPR secara resmi mengesahkan RUU Pornografi pada Kamis (30/10) dan melegalkan statusnya menjadi salah satu peraturan di negeri kita. Dari beberapa fraksi yang punya wewenang untuk meloloskan salah satu Undang-Undang paling kontroversial dalam sejarah Republik ini, hanya dua fraksi yang secara eksplisit menolak dengan cara walk out, yaitu Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Damai Sejahtera.

Sejak awal inisiasi munculnya aturan yang multitafsir ini memang sudah menuai banyak kecaman sekaligus suara-suara kekhawatiran dari banyak pihak. Bagaimana tidak, tatkala suatu produk perundangan yang seharusnya menata aspek sosio hubungan antar masyarakat malah secara lancang masuk ke ranah moral pribadi, maka kaburlah batas antara yang privat dan yang publik. Mulai cara berpakaian sampai begeimana cara kita mengekspresikan budaya akan masuk menjadi ruang lingkup UU Pornografi ini.

Sifat ambiguitas yang tercermin lewat ketidaksepakatan pemahaman dalam memaknai kata-kata juga menambah sederet persoalan.
Definisi pornografi sebagai “materi  yang dapat membangkitkan hasrat seksual” dan “melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat” terkesan sangat subyektif dan terlalu dipaksakan untuk menjadi bahasa hukum.

Antipati masyarakat terhadap RUU Pornografi ini semakin menjadi ketika di milis-milis nasional tersebar berita pelecehan berbau rasial yang dilakukan oleh Ketua Pansus RUU Pornografi dalam acara dengar pendapat di Yogyakarta.

Dari sisi legalitas, UU Pornografi akan mendapat pertanyaan besar mengenai aspek kontinuitas dan segi efektivitas sebuah produk hukum. Aspek kontinuitas dan efektivitas mempertanyakan hakikat dari aspek implementasi hukum yang didukung oleh aparatur penegak hukum dan kepatuhan masyarakat.  Aspek yang pertama berdasar pengalaman akan sangat sulit sekali untuk dilaksanakan secara konsisten apalagi pada aspek pengawasannya.

Jika melihat pada pelaksanaan perda-perda yang mengatur aspek-aspek moral, sangat sulit sekali menentukan obyek sekaligus sasaran produk hukum ini. Pelaksanaannya malah sering menimbulkan kerusuhan sosial daripada keteraturan.
Belum lagi reaksi yang ditunjukkan oleh penentang UU Pornografi ini. Tidak hanya di tingkat individu atau kelompok, penolakan di tingkat budaya masyarakat dan skala besar lain muncul.

Reaksi negatif akibat disahkannya UU Pornografi mulai muncul seperti yang dikhawatirkan. Masyarakat Bali yang selama ini sangat keras menolak UU Pornografi, bahkan memperlihatkan indikasi kalau mereka akan melakukan pembangkangan sosial jika uji materi hukum gagal.

Sangat mengkhawatirkan apabila reaksi ini diikuti oleh daerah lain, atau kelompok lain yang merasa tertindas oleh produk hukum ini, memunculkan kembali isu-isu disintegrasi. Salah satu hal yang mungkin luput dari kita selama ini adalah sistem demokrasi menyediakan sarana sekaligus kesempatan bagi terjadinya otonomi moral publik.

Dalam artian bahwa ruang dialog publik untuk menentukan batas-batas moralitas dari masyarakat bisa dimunculkan lewat mekanisme dari demokrasi itu sendiri secara kontekstual. Demokrasi tidak menentukan secara kaku apa itu batas-batas moralitas publik.

Demokrasi juga tidak menyerahkan begitu saja pendefinisian moral publik kepada sistem yang menutup dialog seperti dogmatika agama maupun konsepsi keilahian lainnya. Demokrasi malah menyediakan suatu sarana dimana setiap pendefinisan dan konsepsi yang berbeda dipertemukan dalam suatu diskusi publik yang bertanggungjawab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: