Mencermati Kontroversi UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP)

educational

Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) resmi disahkan pada 17 Desember 2008 ditandai oleh ketidakhadiran Mendiknas Bambang Sudibyo yang akhirnya digantikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Andi Matalatta, untuk menandatangani undang-undang ini. Berbagai kontroversi terus menyertai baik sepanjang pembahasan draft UU BHP ini maupun setelah disahkannya UU BHP ini di Senayan.

Landasan pembuatan suatu badan hukum pendidikan ini tertuang dalam pasal 53 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”. Hasilnya adalah enam tahun setelah UU Sisdiknas ini muncullah UU BHP.

Jika dirangkum kenapa UU BHP ini meledakkan kontroversi dalam masyarakat adalah kekhawatiran terhadap esensi pendidikan itu sendiri, dan yang paling sensitif adalah isu terhadap komersialisasi pendidikan yang nantinya berkorelasi terhadap semakin mahalnya biaya pendidikan. Tapi ada juga isu lain yang tak kalah sensitifnya adalah keberadaan institusi pendidikan yang non-pemerintah, baik itu yang dikelola yayasan maupun perguruan tinggi swasta yang ternyata juga terancam eksistensinya jika UU BHP ini diaplikasikan.

Kekhawatiran mengenai esensi pendidikan sudah mengemuka sebagai sebuah wacana yang selalu diperdebatkan sepanjang sejarah pendidikan nasional kita sendiri, bahkan sebelum kemerdekaan. Pendidikan umum secara nasional pertama kali memang hasil dari politik etis Belanda sebagai respon terhadap arus liberalisasi di daratan Eropa saat itu. Tokoh-tokoh yang tercatat dalam melihat pentingnya sebuah pendidikan seperti HW Daendels, Van der Capellen, van Heutsz, dan pada pemerintahan Reinwardt dikeluarkan UU Pendidikan Umum pada 1818 untuk wilayah Hindia Belanda. Aspek-aspek seperti diskriminasi bahkan segregasi memang sangat kental mewarnai pendidikan saat itu yang institusinya pertama-tama masih terbatas di Batavia dan Maluku. Yang menarik dicermati sebagai bahan komparasi adalah tujuan pendidikan yang ditulis dalam UU Pendidikan Umum 1818 adalah justru mengajarkan prinsip-prinsip moral yang berlaku pada semua umat manusia.

Dan juga tidak bisa dipungkiri, melalui jalur pendidikan ini gerakan kemerdekaan mendapat amunisi dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri, khususnya di Belanda. Di dalam negeri sendiri, esensi pendidikan mula-mula selain agama dan moralitas adalah semangat melawan kolonialisme. Salah satu tokoh pendidikan nasional saat itu adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang kemudian dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan institusi pendidikan Taman Siswa dengan tujuan untuk membangun suatu peradaban dari bangsa Indonesia sendiri, bukan dari barat (Belanda).

Jika melihat dunia pendidikan sekarang mungkin bisa dikatakan semangat-semangat ini telah tergantikan paradigma melayani dunia kerja. Sangat ironis memang jika melihat jurusan-jurusan humaniora, sastra, bahkan pertanian yang semakin kalah gaung dan peminatnya dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang marketable seperti IT, manajeman, ekonomi, maupun akuntansi. Bahkan mata kuliah atau pelajaran yang mengacu kepada nilai-nilai moralitas dan pendidikan budi pekerti maupun wawasan kebangsaan juga tidak bisa kita pungkiri semakin tidak populer di tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Masalah akan semakin bertambah jika kita mencoba mengidentifikasi sistem pendidikan nasional kita. Cerminan utama adalah kurikulum pendidikan, karena kebijakan utama mengenai pendidikan masih ditentukan pemerintah. Sampai saat ini bisa dikatakan bangsa Indonesia belum mempunyai rumusan pendidikan yang visioner, apalagi yang bisa diterima oleh semua kalangan. Kurikulum pendidikan saja sejak Indonesia merdeka telah diganti lebih dari enam kali. Bukan untuk hanya mengikuti perkembangan dunia tetapi juga sebagai akibat dari terlalu banyaknya kepentingan yang menjadikan dunia pendidikan sebagai salah satu obyeknya. Jadi jangan heran apabila perubahan kurikulum pendidikan acapkali merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Indikator-indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia, rangking kualitas perguruan tinggi masih menunjukkan lampu kuning bahwa berganti-gantinya kurikulum tidak menjamin bergantinya kualitas pendidikan.

Esensi pendidikan dalam kaitannya dengan membangun manusia Indonesia utuh secara kualitas dan menyeluruh secara kuantitas tidak hanya berkutat pada aspek intelektualitas, tapi juga moralitas, semakin tidak populer. Dan imbasnya tentu menyentuh isu yang sangat sensitif di tengah resesi global saat ini: biaya pendidikan. UU BHP disorot karena seakan-akan pemerintah melempar tanggung jawab dalam masalah pembiayaan pendidikan dengan memaksa institusi pendidikan untuk mandiri. Sesuai amanat UUD 1945, pendidikan tetap menjadi tanggungjawab utama negara. Pengalihan kewenangan misalnya dalam masalah pendanaan akan mendeligitimasi negara dalam mengawasi maupun menaungi pendidikan nasional. UU BHP ini seakan-akan hendak mengandaikan bahwa institusi pendidikan adalah sebuah badan usaha yang melandaskan kegiatannya pada efisiensi dan efektifitas. Logika-logika ekonomi seperti inilah yang tentunya tidak akan menemukan resonansinya dalam masalah pendidikan yang berkutat bukan hanya pada masalah intelektual, tapi juga rasionalitas, moralitas, dan emosionalitas.

Bagaimana kita umat Kristiani mencermati UU BHP ini? Yang pertama tentu kita harus sadar dulu bahwa institusi pendidikan merupakan aset dan modalitas yang sangat penting bagi umat Kristiani. Kita mempunyai berbagai yayasan pendidikan dan beberapa diantaranya bahkan telah diakui kualitasnya. Sinode gereja yang besar akan terasa kurang jika tidak mempunyai sebuah institusi pendidikan, seperti GKI dengan BPK Penabur, atau GKJW dengan YBPK-nya. Ada poin penting dalam UU BHP ini yang mengancam eksistensinya, terutama institusi pendidikan yang dibentuk oleh yayasan-yayasan kecil. Karena itulah, yayasan pendidikan swasta yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABBPTSI) secara getol mengajukan judicial review terhadap UU BHP ke Mahkamah Konstitusi. Pihak lain yang bergabung untuk mengajukan judicial review adalah Konferensi Wali Gereja Indonesia, khususnya komisi pendidikan.

Mau tidak mau, suka tidak suka, UU BHP telah disahkan dan akan segera diaplikasikan dalam masyarakat pendidikan. UU ini pun tidak akan serta merta dicabut mengingat suatu undang-undang hanya bisa dicabut dengan undang-undang. Upaya untuk menolak atau mengajukan judicial review terhadap poin-poin kritis dari UU BHP ini tentu akan terus diperjuangkan. Yang bisa kita lakukan adalah terus mengawasi baik secara praktis maupun politis. Pengawasan secara praktis dalam aplikasi UU BHP ini akan membutuhkan energi sangat banyak mengingat kemampuan supervisi kita masih sangat terbatas. Pengawasan secara politis juga harus mendapat dukungan penuh mengingat suara umat kristiani di pemerintahan masih belum signifikan, terutama di tingkat pembuat kebijakan masalah pendidikan.

Poin penting berikutnya adalah mencoba memaksimalkan setiap potensi yang muncul dari UU BHP ini dengan pengawasan yang ketat tentunya. Pasal-pasal mengenai masalah pendanaan (pasal 41) misalnya, akan sangat krusial mengingat peserta didik dibatasi hanya menanggung maksimal sepertiga dari total biaya pendidikan di Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) atau Badan Hukum Pemerintah Daerah (BHPD). Dan seluruh biaya investasi pendidikan akan ditanggung semua oleh pemerintah bersama BHPP dengan ketentuan berikutnya bahwa  pendidikan tinggi dapat melakukan investasi portofolio maksimal 10% untuk mencukupi kebutuhan ini. pasal-pasal lain yang krusial adalah adanya celah dalam UU BHP ini untuk mengangkat guru kontrak (pasal 55 ayat 2), sesuatu yang terus ditolak oleh Forum Guru Independen Indonesia.

Dan yang terakhir adalah mencoba menarik pelajaran dari kejadian ini sebagai bahan koreksi diri mengapa kita terkesan latah dan hanya reaktif, bukan sikap antisipatif. Kemungkinan yang muncul adalah apakah kita selama ini tidak perduli terhadap isu-isu pendidikan di tingkat pembuat kebijakan, tidak adanya suara kristiani di tingkat pembuat kebijakan, atau kita yang terlalu sibuk mengurusi pendidikan kita sendiri untuk bisa bertahan sekaligus berkompetisi di era globalisasi ini? Bukan tidak mungkin kita dengan segala kekuatan dan jaringan yang tersebar di seluruh nusantara akan mampu memberikan suatu model pendidikan alternatif yang berkualitas tanpa mengemis lagi bantuan dari pemerintah. Suatu upaya yang sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pelayanan, sinode-sinode gereja, maupun LSM Kristiani, tapi belum terkoordinasi dengan baik sehingga belum mendapat sokongan maksimal dari semua stakeholder kristiani yang perduli terhadap masalah pendidikan.

*Resume Sarasehan Awal Tahun Pustaka Lewi 2009 Di GKKA Arjuno, Surabaya, 10 Januari 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: