Prosedur Demokrasi yang Melelahkan

demokrasi

Agak dilematis sebenarnya jika frasa di atas yang dipakai dalam memulai pembicaraan mengenai refleksi sekaligus evaluasi pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. Pileg yang dilaksanakan 9 April 2009 membawa sederet narasi mengenai kekecewaan sekaligus suara-suara yang menuding banyak terjadi kecurangan dan akhirnya mendeligitimasi pelaksanaan pesta demokrasi terbesar di negeri ini.

Pelaksanaan demokrasi memerlukan konsistensi
Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, demokrasi menjadi pilihan sekaligus keniscayaan bagi jalannya roda pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam keragaman dan pluralitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di satu sisi, sistem demokrasi memerlukan suatu prosedur untuk memperoleh substansi dari demokrasi: kebebasan, persamaan, keadilan, dan kesejahteraan.

Prosedur inilah yang tidak hanya sekedar formalitas, tapi juga mencerminkan esensi dari pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Dengan kata lain, pelaksanaan prosedur demokrasi , seperti pemilu, menjadi standard sekaligus tolak ukur berhasil tidaknya demokrasi di suatu negara. Karena itu konsistensi dan tak lupa integritas pelaksanaan pemilu harus tetap dijaga berapapun harga yang harus dibayar untuk itu.

Sederet permasalahan dalam pemilu legislatif 2009
Tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi terhadap kerja keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai satu-satunya badan yang berwenang menyelenggarakan Pemilu, pelaksanaan pemilu kali ini memang masih jauh dari harapan.

Mulai dari penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan menyebabkan banyak warga negara kehilangan hak pilihnya. Kemudian ketidaksiapan KPU menyelenggarakan Pileg pada 9 April dengan serangkaian permasalahan teknis yang seharusnya tidak terulang lagi jika terjadi proses pembelajaran terhadap pelaksanaan Pemilu 1999 dan 2004. Berbagai persoalan mengenai keterlambatan logistik serta distribusi anggaran di tingkat bawah,

Bagaimana kita menyikapinya?
Pemilu legislatif dengan segala kekurangan dan kelebihannya menjadi suatu bahan refleksi serta tak lupa otokritik bagi kita semua. Dalam artian bahwa segala koreksi maupun pembenaran kita terhadap segala sesuatu hendaknya juga menjadi acuan bagi perbaikan kualitas kita sendiri sebagai individu atau kelompok. Inilah proses pembelajaran (learning) yang harus dikondisikan dalam situasi apapun.

Sikap reaktif dan emosional memang wajar muncul dalam situasi dimana persepsi maupun realitas memperlihatkan banyak sekali terjadi kesalahan dan kecurangan dan menyebabkan kerugian banyak pihak. Tapi tentu kita tidak akan larut dengan sikap mengesampingkan akal sehat. Menempatkan permasalahan sesuai dengan porsi dan kewenangannya adalah sesuatu yang harus dimulai.

Berbagai pelanggaran dalam Pemilu harus ditempatkan ke dalam ranah hukum dengan tak lupa dorongan kemauan politik dan eksaminasi publik untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran tersebut, apapun konsekuensi terberat yang harus ditanggung. Kemudian kita harus berkonsentrasi terhadap pelaksanaan hajatan pemilihan presiden yang juga menguras energi yang tak kalah besarnya dibanding pilihan legislatif kemarin. Jangan sampai berbagai kekurangan dan kecurangan dalam pelaksanaan pilihan legislatif kemarin terulang. Inilah tanggung jawab kita bersama, minimal kita harus bersuara untuk menyampaikan sesuatu benar atau salah demi kebaikan kita bersama.

*Resume dari Forum Diskusi Jumatan Perhimpunan Pustaka Lewi, 24 April 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: