Mencari Kepastian Konstitusi

konstitusi-indonesia-1-728

Permasalahan gugatan hasil pemilu menjadi salah satu topik hangat di media massa akhir-akhir ini.  Fenomena ini bukan hanya sekadar permasalahan tersendiri, tapi juga merupakan fenomena gunung es yang menyimpan lebih banyak permasalahan dari proses pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden masa bakti 2009-2014.

Gugatan terhadap hasil pemilu sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap proses dan hasil pemilu merupakan hal yang biasa dalam negara berdimensi hukum. Dan sampai saat ini, proses gugatan (pada uji materi/judicial review) para caleg terutama terhadap mekanisme perhitungan hasil suara di tingkat RI, Propinsi, maupun Kota/Kabupaten telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum.

Yang menarik dan kontroversial adalah adanya aspek ketidakpastian konstitusi menyusul gugatan yang berhasil dimenangkan dan membuahkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keputusan KPU mengenai keputusan KPU tahap kedua tentang pemilihan umum. Indikasi awalnya tentu peristiwa tidak dikabulkannya gugatan yang sama yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto, caleg dari PDI Perjuangan. Padahal gugatan tiga caleg partai politik lainnya, Zaenal Ma’arif, SH, Drs. Rusdi, dan Drs. H. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si, dikabulkan.

Dikabulkannya gugatan ini tentu bagai petir di siang bolong bagi Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya di daerah. Wibawa sebagai satu-satunya penyelenggara pemilu terusik dan merekapun harus kerja dua kali lipat untuk merekapitulasi hasil pemilu. Dan indikasi ketidakpastian konstitusi berikutnya adalah keengganan KPU untuk segera mengeksekusi keputusan MA ini. Preseden buruk bagi masyarakat bahwa keputusan MA ternyata bisa ditunda atau diabaikan. Bukan hanya karena alasan teknis (toleransi waktu penerapan keputusan MA serta asas retroactive) yang perlu diperhatikan, tapi aspek normatif yang tentunya sering dilupakan. Aspek normatif hukum inilah yang menjadi penjaga moralitas hukum sekaligus melawan adagium klasik bahwa “hukum dibuat untuk dilanggar”.

Dan masyarakat dipastikan tambah bingung atau mungkin sudah menyerah untuk mengikuti berita-berita di media massa tatkala Mahkamah Konstitusi “menyelamatkan” mekanisme penghitungan suara KPU, sekaligus menegasi tafsir MA yang berbeda dengan tafsir KPU. Dalam siding tanggal 7 Agustus 2009, MK menyatakan bahwa tiga pasal dalam UU Pemilu terkait pembagian kursi DPR dan DPRD tahap kedua (Pasal 205 Ayat 4, Pasal 211 Ayat 3, dan Pasal 212 Ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2008) multitafsir, dan karena itu MK memberikan tafsir resmi yang sejalan dengan tafsir KPU seperti yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009.

Kita tidak menutup mata terhadap aspek politik hukum yang bermuara dari andil proses politik yang membentuk rezim pemilu ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga resmi penyelenggara KPU yang anggotanya diseleksi melalui proses politik. Rekam jejak pada tahun 1999 bahwa anggota KPU adalah representasi dari partai dan kepentingan politik tampak masih menjadi stigma tersendiri yang sulit dihilangkan sampai sekarang. Hal yang serupa adalah dari produk hukum yang dihasilkan melalui proses politik dan sekarang dipermasalahkan karena ternyata logika-logika hukumnya bisa dimentahkan oleh Mahkamah Agung.

Konstelasi mengenai masalah ini menjadi semakin panas apabila kita melihat seakan-akan ada rivalitas antar dua subpreme court di republik ini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Wacana yang berkembang bukan hanya masalah konstitusi atau politis, tapi ego sektoral yang bisa menimbulkan ketidakpastian masyarakat dalam mempersepsikan produk hukum yang berlaku. Konsekuensinya bukan hanya masalah ketidakpercayaan (distrust), tapi bisa berujung pada krisis legitimasi yang merupakan indikasi utama bahwa negara dan bangsa ini dalam bahaya.

Gugatan terhadap permasalahan penghitungan suara pilihan legislatif memang akan segera berakhir dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang “menyelamatkan” hasil penghitungan suara KPU dengan member penekanan terhadap asas proporsionalitas pemilu. Tapi harus diakui, seperti yang banyak diungkapkan banyak pihak, pemilu periode ini punya banyak kekurangan yang harus segera dibenahi. Pembenahan menjadi keharusan dengan tidak melupakan proses hukum yang tengah berjalan untuk memutuskan berbagai sengketa pemilu.

Bagaimanapun, gugatan terhadap hasil dan proses pemilu merupakan salah satu dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ini adalah pembelajaran bagi kita bersama, dengan catatan, jika berada dalam koridor hukum yang tepat.

Kata pembelajaran harus digarisbawahi dan diberi penekanan lebih. Bukan masalah hasil atau bagaimana akhir keputusan, tapi bagaimana peristiwa ini menjadi contoh yang baik dalam masyarakat, terutama dalam masalah kepercayaan terhadap hukum serta aparatusnya. Hukum memang bukan sesuatu yang absolut, mutlak, dan tidak tergantikan, tapi hukum merupakan salah satu pilar negara demokratis yang menjadi salah satu indikator utama ”keberadaban” kita sebagai sebuah bangsa dan negara.

(resume dari Sarasehan VI Pustaka Lewi Pada Senin, 10 Agustus 2009 di GKI Emaus Surabaya)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: