Tibet sebagai sebuah Isu Internasional

??????????????????

Isu Tibet menjadi sumber perdebatan teoritis, terutama bagi praktisi dan akademisi politik internasional maupun kawasan. Walaupun tercakup sebagai isu nasional, sensivitas permasalahan Tibet dengan Cina mengemuka dalam kancah politik internasional sampai sekarang yang mengakibatkan kompleksitas tinjauan secara teoritis maupun praktis.

Ada beberapa tinjauan dari berbagai perspektif yang menjadi rujukan utama penulis dalam melihat Tibet sebagai sebuah isu internasional yang kompleksitasnya cukup tinggi.

Melvyn C. Goldstein dalam bukunya, “A History of Modern Tibet (1913-1951)” yang diterbitkan University of California Berkeley Press tahun 1989 secara cukup komprehensif membahas Tibet dalam kacamata historis. Pokok pembahasannya difokuskan pada rentang waktu era Dalai Lama ke-13 (1913-1941) sampai Dalai Lama ke-14 (1941-1951).

University of California juga menerbitkan tulisan Goldstein pada tahun 1997 berjudul “The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet, and Dalai Lama”. Sesuai judulnya, buku ini mencoba menelisik kontroversi pertentangan Tibet-China dengan alur penjelasan historis yang kuat dan cukup terperinci.

Pada tahun 1998, Melvyn C. Goldsteim semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu pengkaji terkemuka Tibet dengan menerbitkan buku “Buddhism in Contemporary Tibet: Religious Revival and Cultural Identity” yang ditulis bersama Matthew T. Kapstein. Buku ini merupakan kumpulan berbagai tulisan mengenai bagaimana peran Agama Budha sangat sentral dalam masyarakat dan politik Tibet, terutama menyangkut konflik Tibet dengan Cina.

Perspektif yang cukup segar dan berbeda pada tahun 2007 muncul dengan diterbitkannya buku ”Geopolitical Exotica: Tibet in Western Imagination” tulisan dari Dibyesh Anand. Dari judulnya kita sudah tahu bahwa wacana dari buku terbitan University Minnesota Press ini akan mengarah ke perspektif postkolonial. Dalam buku ini Anand memperkenalkan “Exotica Tibet” untuk menggeser pemahaman tentang Tibet yang selama ini dikonstruksi oleh barat sebagai “Tibet Question”. Anand juga mengkritisi permasalahan Tibet dari sudut pandang kajian hubungan internasional yang selama ini selalu dikaitkan dengan narasi besar hubungan Cina dengan dunia barat, dan perselisihan perbatasan Cina dengan India.

Pada tahun 2009 ini, juga beredar salah satu buku yang khusus menyoroti perjuangan Tibet melepaskan diri dari belenggu Cina. Buku “Freeing Tibet: 50 years of Struggle, Resilience, and Hope” terbitan American Management Association yang ditulis oleh John B. Roberts II dan istrinya, Elizabeth A. Roberts secara ekplisit memperlihatkan dimana posisi penulis dalam konflik ini. Bahkan dalam baba kesimpulan, mereka merekomendasikan tekanan-tekanan ekonomi pada Cina untuk segera membebaskan Tibet.

Seperti yang dikatakan Goldstein (1997), meskipun Tibet nun jauh terletak di sana, simpati dan dukungan dari banyak pihak, terutama dunia barat menjadi salah satu determinan tersendiri dalam konflik mereka dengan Cina.

Logika konflik Tibet dengan Cina secara sederhana bisa dipahami dengan menempatkan diri di perspektif Cina yang mengangkat isu nasionalisme dan integritas serta kedaulatan negara, hal yang sama juga diangkat Beijing ketika berhadapan dengan Taiwan. Sedangkan di sisi Tibet, isu kemerdekaan dan kebebasan setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri itu yang menjadi pertaruhan utama mereka. Di sini, isu separatisme maupun hak asasi manusia menjadi pisau analisis utama melihat konflik ini.

Isu separatisme sendiri tetap menjadi salah satu isu utama dalam kajian politik internasional, dan sebagian besar masih belum terselesaikan sampai sekarang. Isu Quebec yang ingin memisahkan diri dari Kanada, provinsi Basque yang ingin terlepas dari Spanyol, Indonesia yang mencaplok Timor Leste, usaha separatisme berbasis kaum muslim di Mindanao Filipina dan propinsi di Thailand selatan, serta Taiwan yang juga ingin bebas dari gangguan Cina merupakan beberapa contoh isu separatism yang di satu sisi menjadi sumber konflik dan di sisi lain memperkaya tinjauan politik internasional.

Kembali kepada isu Tibet di atas, secara hitungan matematis seharusnya Cina bisa segera menyelesaikan isu separatisme ini dengan kekuatan militer maupun politik. Mengingat secara militer maupun politik, Tibet tidaklah sekuat Taiwan yang disokong persenjataan modern dari AS, secara sumber daya Tibet juga sangat kecil disbanding Taiwan. Tapi konstelasi politik internasional menentukan lain. Bargaining position Tibet di dunia internasional cukup banyak mendapat simpati dan dukungan secara lobal tidak lain karena keberadaan para biksu dan terutama Dalai Lama yang aktif menyerukan isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan di tingkat regional maupun di forum-forum internasional. Dan segera Tibet menjadi salah satu isu internasional ketika pihak luar ikut menjadi variabel yang juga menentukan dalam konflik Cinba-Tibet.

Dalam perkembangannya, isu Tibet ternyata tidak mengembangkan isu-isu high politics seperti nasionalisme atau kemerdekaan minoritas, tapi berkembang sebagai sebuah isu hak asasi manusia, terutama pada dekade 1990-an, dekade dimana isu Tibet mulai mengglobal (John Roberts II & Elizabeth Roberts, 2009). Rekam jejak yang masih bisa kita ingat adalah bagaimana ketika tahun 1989, Dalai Lama naik ke podium di Oslo dan disemati anugerah Nobel Perdamaian. Imbasnya mengglobal, terutama di pihak Beijing yang langsung berang karena Dalai Lama sebelumnya aktif mengkritisi peristiwa Tiananmen. Mulai saat itu, Beijing sangat geram ketika pihak luar ikut berkomentar soal Tibet yang dianggap sebagai domain masalah domestik. Tapi bukannya semakin padam, kritisi terhadap Cina dan dukungan terhadap Tibet justru semakin mewacana di dunia internasional, apalagi ketika para sosialita Hollywood ikut angkat bicara. Richard Gere, Keanu Reeves, dan Goldie Hawn, merupakan beberapa simpatisan tersebut.

Dengan adanya peran sentral Dalai Lama, para biksu, kemudian penggunaan simbol-simbol agama dalam perlawanan Tibet, apakah relevan mengangkat isu Tibet sebagai sebuah benturan peradaban a la Huntington?

Ada baiknya terlebih dahulu kita menyelami secara ringkas pemikiran Huntington tersebut. “Clash of Civilization?” dengan tanda tanya besar dan dimuat di Foreign Affairs tahun 1993, diakui sebagai salah satu pemikiran paling menghebohkan dan menimbulkan banyak perdebatan setelah apa yang dilakukan George Kennan dengan artikel “X” pada dekade 1940-an.

Kemudian dalam bukunya yang merupakan seri pemikiran lebih komprehensif berjudul “The Clash of Civilization and the Remaking of World Order”, professor dari Harvard University ini secara berani mengemukakan tesis bahwa benturan-benturan antar peradaban dunia bisa menjelaskan dinamika perpolitikan internasional.

Konsep “civilizations” diajukan Huntinton untuk menjadi kata kunci yang menggantikan konsep-konsep tradisional seperti negara-bangsa, maupun ideologi sebagai penggerak utama politik global kontemporer, terutama paska perang dingin.Seperti yang diungkapkan oleh Huntington: “Ideology is out now. It is not important. But culture is, and civilizations are the broadest cultural entities in the world, and we have maybe eight or so major civilizations, and that international politics now is being shaped by the interactions among these civilizations, and cultural factors are playing a role in shaping the patterns of alliances and antagonisms among states, much as ideology did in the 20th century”.

Dalam “Clash of Civilizations”, kata “Tibet”muncul sembilan kali, dan selalu dikaitkan dengan negara induknya sekarang: Cina. Meskipun tidak membahas secara khusus konflik Tibet-Cina, Huntington menempatkan peradaban peradaban Han Cina, vis a vis dengan Tibet yang Budha, dan Uighur yang mayoritas muslim. Konflik dengan latar belakang kebudayaan Han dengan Budhisme memang menjadi pola tersendiri yang membuat isu nasionalisme sangat sensitif di sini. Sedangkan tesis Huntington mengenai benturan Han dengan Uighur yang muslim seakan mendapat pembenaran ketika sepanjang tahun 2009 ini kerusuhan sosial merebak di Uighur yang seperti biasa selalu ditangani dengan tindakan represif dari Beijing.

Mencari akar permasalahan dalam konteks budaya maupun peradaban dalam konteks ini berarti kita harus melihat jauh ke belakang. Kontak politik antara Tibet dan Cina sudah dimulai sejak abad ke-7 Masehi (CE). Tibet saat itu sudah berdiri sebagai sebuah kerajaan di bawah pemerintahan Raja Songtsen Gampo. Sedangkan Cina saat itu berdiri dinasti Tang yang berkuasa antara tahun 618-907. Perselisihan politik yang pertama terjadi antara dua kerajaan adalah masalah perbatasan. Tibet sebagai sebuah kerajaan yang berkembang pesat mengembangkan wilayahnya sampai ke wilayah Cina sekarang seperti yang sekarang disebut sebagai Provinsi Xinjiang, kemudian Ladakh/Kashmir, serta Amdo dan Kham. Perselisihan ini berakhir melalui serangkaian perjanjian pada awal abad ke-9.

Posisi Tibet saat itu dengan Cina jelas setara, bukan subordinasi kekuatan Cina. Bahkan peradaban mereka bisa dikatakan lebih maju. Dan masa inilah pengaruh agama Budha mulai meluas dan dikembangkan dari India sebagai sebuah budaya sentral dalam masyarakat Tibet saat itu. Pusat peribadatan dan biksu Budha pertama juga dibangun saat itu di Samye, dekat Lhasa, pada tahun  779 CE.

Posisi politis berganti secara cepat ketika Kekaisaran Mongol menginvasi Cina dan juga Tibet. Kubhilai Khan menaklukkan Cina pada tahun 1279 dan mendirikan Dinasti Yuan. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi rujukan utama akademisi Cina bergabungnya untuk pertama kali Tibet sebagai bagian integral Cina. (Melvyb Goldstein, 1997). Setelah runtuhnya Dinasti Yuan, keadaan kembali normal, kekaisaran Cina yang dipimpin Dinasti Ming menjalin hubungan lagi dengan Tibet.

Dinamika berlanjut dengan kedatangan Imperialis Inggris ke wilayah India, dan akhirnya juga masuk ke wilayah Tibet akhir abad ke-19. The Anglo-Tibet Convention pada 1904 mulai membuka akses kekuasaan Inggris di wilayah Tibet, tapi juga membuka potensi konflik dengan Cina yang tidak mau menandatangani perjanjian tersebut. Beruntung bagi Cina, Ingris tidak berniat menjadikan Tibet sebagai daerah pendudukan resminya, sehingga pada tahun 1906 timbul Anglo-Chinese Convention yang member legitimasi Cina yang saat itu dipimpin Dinasti Qing untuk berkuasa penuh di Tibet.

Permasalahan kebudayaan Han yang berbenturan dengan kebudayaan Budha muncul ke permukaan karena kuatnya otoritas agama Budha di Tibet. Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14, merupakan kepala pemerintahan Tibet sekaligus otoritas agama tertinggi. Sistem pemerintahan yang menyatukan pemimpin bangsa dan pemimpin spiritual ini sudah berlangsung semenjak 1642 oleh Ngawang Lozang Gyatso, Dalai Lama ke-5, dan sudah berlangsung 300 tahun ketika Cina mulai menginvasi Tibet tahun 1950.

Peradaban Budhisme Tibet masih sangat kental nuansa religinya dan menjadi salah satu antithesis peradaban barat, maupun peradaban Cina Modern (meminjam istilah Huntinton: “Greater China Civilization”) yang menjadikan pencapaian produktivitas materiil sebagai tujuan utamanya. Betapa pentingnya pencapaian religious bagi masyarakat dan kebudayaan Tibet seperti yang dipaparkan oleh Thurman (Dibyesh Anand, 2007:49): “In Western cultures, the last frontier of our material conquest is the universe of outer space. Our astronauts, are our ultimate heroes and heroines. Tibetans, however, are more concerned about the spiritual conquest of the inner universe…, So the Tibetan lamas… (who are spiritually adept) “Psychonauts” are the Tibetans’ ultimate heroes and heroines”.

Dalam konteks sekarang peran para biksu menjadi sangat sentral dalam konteks Tibet. Belum lagi jika kita menyebut figur Dalai Lama yang banyak mendapat simpati dunia barat. Tak diragukan lagi, Dalai Lama merupakan sosok dari Timur yang dikagumi oleh dunia barat, dan Dalai Lama tahu benar hal itu, sehingga seringkali melakukan manuver-manuver diplomatis ke negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat, dan tak lupa berbagi kebijaksanaan dengan para akademisi di Stanford, MIT, Princeton, maupun Harvard. Hal yang tentunya membuat Beijing semakin panas kupingnya karena publikasi dan sorotan media massa internasional sangat besar.

Inilah sedikit gambaran kompleksitas isu Tibet sebagai sebuah isu internasional. Cukup sulit dan menantang secara intelektual maupun praktik politiknya untuk mencari sisi-sisi analisis yang bisa menjelaskan secara komprehensif akar sekaligus solusi permasalahan ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: