Referendum sebagai Bentuk Inisiatif Demokrasi

referendum

Referendum berdiri sebagai bentuk manifestasi demokrasi langsung (direct democracy) yang berada di seberang konsep demokrasi perwakilan (representative democracy). Dengan posisi yang berlawanan, maka bisa dikatakan referendum sebagai salah satu bentuk ketidakpuasan terhadap mekanisme maupun kinerja demokrasi perwakilan.

Berdasarkan asal pengusul atau inisiatif darimana referendum dilakukan, referendum bisa dibedakan menjadi dua pola. Pola pertama merupakan referendum yang dilakukan karena inisiatif dari pemerintah yang berkuasa terhadap isu tertentu. Ini yang disebut juga sebagai consultative referendums (Suksi, 1993). Karena sifatnya yang “konsultatif” maka banyak pihak mengasumsikan bahwa hasil referendum ini nantinya tidak mengikat (non-binding) secara legal formal.

Sedangkan inisiatif referendum dari masyarakat, seperti petisi atau usulan bersama yang diajukan diajukan oleh masyarakat dikonsepsikan sebagai initiatives referendums, atau juga populer dengan istilah citizen-initiated referendums. Konsepsi mengenai inisiatif dari masyarakat ini juga sangat dilematis mengingat secara de facto, inisiatif-inisiatif yang menyangkut kebijakan publik hampir selalu berasal dari partai politik atau rezim yang berkuasa demi kepentingan politik tertentu.

Referendum sebagai sebuah proses politik untuk menyalurkan kepentingan politik konstituen dengan pemerintah tidak melibatkan semua infrastruktur politik seperti pada pemilihan umum (election). Tidak ada partai politik maupun kandidiat yang terlibat langsung, walaupun dalam kondisi ideal, posisi atau sikap partai politik sangat jelas dalam referendum. Isu atau usulan yang diajukan menjadi pusat perhatian saat referendum karena rakyat akan langsung menjawab” ya” atau “tidak” terhadap usulan tersebut. Hasil referendum juga kurang bisa diprediksi semudah pemilu karena unsur-unsur ideologi, maupun kecenderungan politik tidak bisa dijadikan patokan yang tepat. Studi empiris seperti yang ditulis oleh Lawrence LeDuc (2002) memunculkan variabel isu yang diangkat, serta posisi partai dan organisasi non-partai sebagai determinan hasil referendum.

Isu-isu yang dibawa dalam referendum sangat beragam, tergantung tingkat permasalahan yang berkembang di negara tersebut. Isu aborsi (1992) dan perceraian (1995) di Irlandia, eksperimen terhadap binatang serta perjudian di Swiss (1993)), kedaulatan untuk memerintah sendiri seperti kasus Timor Leste (1999) dan Quebec (1995), keputusan untuk bergabung dengan lembaga multilateral seperti yang dilakukan Inggris sebelum masuk Uni Eropa merupakan beberapa contohnya. Urgensi isu serta kepopuleran isu yang sedang berkembang ini juga nantinya akan mempengaruhi berapa tingkat partisipasi masyarakat (voter turnout) dalam referendum.

Bagaimana penerapan referendum di negara-negara barat? Di Inggris referendum tercatat menjadi bagian sejarah negara tersebut ketika memutuskan masuk dalam Uni Eropa, terutama sistem moneter dan keuangannya. Tapi tidak ada negara yang paling sering melakukan referendum di muka bumi ini seperti Swiss. Berdasar data dari LeDuc (2002), Swiss telah menyelenggarakan 72 referendum nasional antara tahun 1975 sampai tahun 2000.

Yang menarik secara historis mungkin Amerika Serikat. Dengan sejarah demokrasi yang paling lama, AS ternyata belum sekalipun melakukan referendum secara nasional. Bentuk negara federal yang menganut otonomi luas kepada setiap negara bagian (state) ternyata ikut memusatkan isu-isu di tingkat pemerintahan lokal. Desentralisasi proses-proses politik ini juga berlaku untuk referendum yang justru marak di tingkat negara bagian.

Sebagai salah satu bagian proses demokrasi, kehadiran referendum memang tidak bisa dielakkan lagi sebagai penyalur inisiatif. Secara praktik, memang ada kesan referendum hanya dijadikan strategi politik bagi pemerintah (rezim) yang berkuasa untuk melegitimasi keputusan-keputusan besar, yang punya unsur gambling sangat berat. Hal ini yang dilakukan pemerintah Inggris ketika polemik penggunaan mata uang Euro menjadi rival Poundsterling yang sudah mendarah daging bagi masyarakat Inggris. Seperti mekanisme politik lain, tidak akan tercipta kondisi “everybody happy”, tapi legitimasi keputusan akan semakin kuat.

Dengan berbagai pertimbangan di atas, menarik untuk menganalisis apakah mekanisme referendum bisa cocok dan jalan diterapkan di Indonesia. Dari isu atau wacana yang berkembang di masyarakat, potensi konflik memang tinggi karena keanekaragaman kepentingan yang berada di dalamnya. Semua keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak dimonopoli oleh pemerintah, atau lebih tepatnya kepanjangan partai politik yang berkuasa.

Naasnya lagi, sistem ketatanegaraan kita yang mengakomodasi pemisahan kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara justru memunculkan dominasi parlemen (DPR) yang terlalu kuat. Lembaga-lembaga tinggi negara lain kurang mendapat legitimasi legal dan seolah hanya kepanjangan tangan partai yang konsekuensinya menghilangkan fungsi ”cheks and balance”. Lubang yang seharusnya segera diisi oleh partisipasi publik yang lebih kuat seperti yang terkandung dalam referendum.

Preseden sejarah berupa Referendum Timor Timur tidak dipungkiri meninggalkan semacam trauma politik jika kita mendengar kata “referendum”. Pemerintah dan perangkat politik yang ada juga tampaknya tidak terlalu berniat untuk mempopulerkan kosakata “referendum” dalam kamus politik nasional. Justru format intervensionis dari mereka yang mengaku punya hak lebih sebagai warga negara untuk mencampuri urusan bangsa yang mengemuka. Maka masyarakat akan terkondisi dengan sendirinya untuk akrab dengan konsep-konsep seperti “dewan syuro”, “dewan pembina”, “majelis tinggi”, “dewan penasihat”, “board of trustee”, dan semacamnya yang tampak “demokratis”.

Tentu bukan bermaksud meragukan niat baik mereka, tapi jika ada mekanisme yang dirasa lebih adil dan baik bagi seluruh bangsa kenapa tidak dilakukan. Ada beberapa sisi positif dari referendum yang mungkin tidak kita dapatkan dari pemilihan umum. Referendum merupakan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus mekanisme pengawasan terhadap pemerintah maupun partai politik yan dirasa kurang efektif. Sisi-sisi positif itu tentunya harus didapatkan melalui pengorbanan biaya yang besar dan juga pengorbanan lepasnya hak istimewa (privilege) dari pihak-pihak yang selama ini diistimewakan.

One Response

  1. jika aku di posisi ‘pihak’ yang diistimewakan, aku tidak akan iklas..karena kehilangan hak istimewa itu menyakitkan..sementara yang diposisi tidak diistimewakan, tentu saja mereka iklas..kalau sampai tidak iklas itu namanya ‘iri’/iri&dengki hatilah_hati mereka, karena bukan termasuk golongan orang2 yang sabar…semogo Tuhan melaknat mereka..karena mereka memelihara kedengkian dlm hatinya…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: