Memahami dan Menyikapi Insiden “Gaza Flotilla Raid”

gaza

Tanggal 31 Mei 2010, rombongan yang menamai dirinya dengan “the Gaza Freedom Flotilla”, dengan menaiki kapal MV Navi Marmara, disergap oleh otoritas Israel di area laut Mediterania, dan masih dalam wilayah perairan internasional sebelum kapal itu menuju Jalur Gaza yang berstatus daerah konflik. Total kapal itu membawa 663 orang yang terdiri dari aktivis pro-palestina, jurnalis, dan aktivis kemanusiaan dari 37 negara termasuk Indonesia. Insiden penyerbuan itu sendiri, yang kemudian dikenal sebagai “Freedom Flotilla Raid” menelan korban 9 orang tewas, serta korban luka-luka yang mencapai 60 penumpang kapal dan dipihak tentara Israel sejumlah 10 anggota IDF.

Insiden ini kembali meningkatkan tensi konflik Israel-Palestina yang seakan menjadi urusan seluruh dunia karena keterikatan emosional maupun alasan-alasan rasional. Berbagai kecaman terhadap sikap otoritas Israel tersebut muncul dari seluruh penjuru dunia untuk semakin menguatkan bahwa tindakan penyerangan tersebut sangat tidak berdasar dan menabrak prinsip-prinsip kemanusiaan.

Dari pertimbangan kemanusiaan memang sangat beralasan untuk menilai bahwa tindakan Israel itu salah. Tapi pemahaman yang komprehensif kurang kita dapatkan jika hanya menilai konflik Israel-Palestina hanya dari insiden ini. Ada banyak variabel lainnya yang harus diungkap dan menentukan bagaimana kita menyikapinya.

Latar belakang konflik Israel-Palestina sangat kompleks dan rumit. Begitu pula pusat konflik yang barusan menjadi pusat perhatian dunia, Jalur Gaza, menjadi halaman depan konflik yang muncul ke permukaan sejak berdirinya negara Israel tahun 1948. Wilayah Jalur Gaza (Qita’ Gazzah/Gaza Strip) yang terkepung oleh Israel dan di selatan berbatasan langsung dengan Mesir merupakan buah dari perjanjian seusai Perang Arab-Israel tahun 1948. Wilayah yang mayoritas berpenduduk Muslim Sunni ini pernah diduduki oleh otoritas Mesir (1948-1967), Israel (1967-1994), dan terakhir, Palestina (1994-2007).

Status terakhir dari Jalur Gaza juga masih menimbulkan perdebatan tersendiri bagi dunia internasional. Berdasar Perjanjian Oslo yang ditandatangani oleh Israel dan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina/Palestine Liberation Organization) tahun 1993, otoritas Palestina diberi wewenang untuk mempersiapkan pembentukan kekuasaan permanen atas Jalur Gaza. Dalam proses transisi kekuasaan tersebut, Israel masih punya otoritas untuk menguasai wilayah udara, wilayah perairan, dan beberapa wilayah perbatasan sampai persetujuan final tercapai dan otoritas Palestina sudah bisa membentuk kekuasaan di sana. Israel sudah menarik diri pada tahun 2005 dan ditegaskan legi oleh Menlu Tzipi Livni pada tahun 2008, tapi kontrol efektif atas wilayah Jalur Gaza membuat Jalur Gaza seakan diblokade dan dijadikan area tanpa ada yang memerintah.

Konflik di Jalur Gaza memuncak eskalasinya tatkala Hamas (Ḥarakat al-Muqāwamat al-Islāmiyyah), sebuah organisasi sosial-politik Palestina yang terkenal dengan perlawanan intifada-nya kepada Isarel, menguasai parlemen Palestina melalui Pemilihan Umum tahun 2006. Selama ini, organisasi Fatah yang lebih “diterima” oleh Israel, sebagian negara Arab, dan pihak internasional, yang menguasai Palestina dan punya orientasi perlawanan terhadap Israel yang lebih diplomatis. Konflik internal Palestina antara Fatah dan Hamas pun bukan menjadi rahasia lagi.

Segera setelah menguasai parlemen Palestina, Hamas di bawah komando Perdana Menteri Ismail Haniyeh, segera mengambil alih pemerintahan di Jalur Gaza untuk dijadikan garda depan perjuangan melawan Israel. Konflik semakin tereskalasi ketika Pemerintah Israel menegaskan penolakan mereka terhadap kehadiran Hamas. Sikap serupa diambil oleh beberapa negara tetangga Palestina, termasuk Mesir yang kemudian juga melakukan blokade terhadap Jalur Gaza.

Dunia internasional, yang berperan penting sebagai penegah dalam konflik ini, juga menghadapi dilema tersendiri. Hamas masih dianggap sebagai organisasi yang punya afiliasi dengan teroris dan punya reputasi dalam penggunaan kekerasan atau jalur-jalur nir-diplomatik. Apalagi, manifesto politik Hamas untuk mengganti pemerintah Israel dan Palestina sekarang menjadi sebuah negara Islam bukanlah sebuah ide yang populer dalam hubungan internasional. Dukungan terhadap otoritas Palestina sekarang, berarti dukungan terhadap Hamas, dan seakan mengabsahkan penggunaan kekerasan dalam konflik. Pertimbangan ini pula yang mengakibatkan Uni Eropa dan beberapa lembaga internasional menarik bantuannya terhadap Palestina sejak Hamas berkuasa. Tapi membiarkan konflik berlarut-larut dan membiarkan otoritas Israel bertindak semena-mena dengan penggunaan kekuatan militer yang mengakibatkan krisis kemanusiaan juga bukanlah sesuatu yang bijak.

Masyarakat Indonesia, yang terimbas juga oleh insiden Gaza Flotilla Raid, perlu menentukan skala prioritas keterlibatannya dalam konflik ini, dan yang terpenting adalah memahami secara faktual apa dan bagaimana konflik ini untuk menentukan langkah apa yang harus diambil dalam jalur pemerintah maupun masyarakat internasional. Sayangnya, sikap dewasa ini belum sepenuhnya muncul. Sikap reaksioner dengan pertimbangan-pertimbangan emosional yang dominan terlihat. Akibatnya, sikap-sikap yang diambil pun bukan sebuah langkah matang berdasarkan perhitungan rasional. Reaksi yang muncul sesaat dan kemudian redam dengan sendirinya karena tidak punya jalur untuk menyalurkan aspirasi maupun manifestasi tindakannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: