Menanti Kesaktian ‘Dodd-Frank Act’

dodd

Dua orang penghuni rumah perwakilan rakyat  Amerika Serikat (AS), Barney Frank (Massachusetts) dan Chriss Dodd (Connecticut) secara resmi menginisiasi dan mengajukan rancangan undang-undang tentang reformasi sektor finansial AS sejak bulan Desember 2009. Tetapi jika kita rasakan, maka yang mendorong sampai ditandatanganinya regulasi ini oleh Presiden Barrack Obama pada 21 Juli 2010, adalah seluruh rakyat AS, yang harus merelakan uang pajak mereka diambil 700 miliar dolar untuk menalangi kekacauan sistem finansial, dan terutama mereka yang menjadi korban praktik sistem dan lembaga finansial yang rumit dan kurang transparan.

Undang-undang yang bernama resmi “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”, sesuai dengan titelnya,  menyingkap harapan baru akan stabilitas finansial di AS dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sistem finansial, mengakhiri mentalitas ‘too big to fail’, melindungi para pembayar pajak untuk menalangi sektor ini, serta melindungi konsumen dari penyelewengan setiap praktik atau jasa pelayanan finansial.

Apa arti kehadiran dan bagaimana signifikansinya ke depan Dodd-Frank Act ini? Jawaban aktual akan pertanyaan ini akan kita dapatkan dengan melihat latar belakang kekacauan sistem finansial AS beberapa dekade terakhir, yang sekaligus juga menjadi representasi gonjang-ganjing sistem finansial dunia.

Dimensi pertama yang patut disorot dalam dunia moneter dan finansial adalah sistematisasi mekanisme investasi yang terlalu kompleks dan kurang transparan. Apakah secara nature sistem investasi finansial atau moneter harus bersifat abstrak dan tidak dipahami oleh kebanyakan orang? Tentu saja tidak.  Kerumitan yang terjadi dalam investasi derivatif, pasar modal, dan bursa saham (stock market) secara sengaja maupun tidak sengaja adalah instrumen penggalangan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Motif yang belum bisa kita salahkan. Tapi apabila konsumen atau investor yang kebanyakan warga kelas menengah tersebut tidak diinformasikan secara komprehensif mengenai instrumen investasi mereka, yang terjadi adalah penyalahgunaan (abuse) modal.

Kondisi informasi yang asimetris (asymmetric information) merupakan prasyarat utama sakitnya sistem pasar. Dan gejala-gejalanya mulai timbul tatkala lembaga bank, serta lembaga-lembaga finansial lain yang bertindak seperti bank (shadow banking system), sebagai efek dari pencabutan regulasi pemisahan bank komersial dan bank investasi, mengeluarkan inovasi investasi berupa sekuritisasi (securitization). Yang disebut ‘inovasi investasi’ di sini adalah instrumen investasi, terutama yang bersifat turunan (derivatif) yang beraneka ragam dan beraneka rupa yang dikemas sedemikian rupa sehingga sangat sulit dan sangat bertele-tele untuk dipahami seperti ketika anda membaca kalimat ini, tapi dengan janji keuntungan yang kadang-kadang tidak rasional. Contohnya adalah Collateralized Debt Obligation (CDO) yang rumit dengan sistem percabangannya (tranches) serta hanya bisa dipahami setelah membaca 30 ribu halaman dokumennya, atau sebut lagi, Credit Default Swap (CDS) yang dituding sebagai pioneer sekaligus kambing paling hitam pasar derivatif.

Dimensi kedua yang menyertai sekaligus mengafirmasi hal pertama adalah tidak jalannya mekanisme mawas diri, atau dalam bahasa akademisnya adalah manajemen risiko. Inilah yang terkenal dalam dunia investasi AS sebagai mentalitas ‘too big too fail’.

Ada banyak faktor dan alasan untuk tidak meragukan seperangkat mekanisme atau instrumen investasidan menciptakan mentalitas seperti itu. Faktor-faktor tradisional seperti kepercayaan terhadap nama besar,kuantitas modal, kecanggihan sistem teknologi informasi, berpadu serasi dengan sisi lain modernitas: positivisme ilmu ekonomi.  The Economist edisi 13-19 February 2010 menurunkan laporan khusus terhadap mulai timbulnya keraguan masyarakat ekonomi dunia terhadap setiap detail angka maupun statistik buah perkawaninan ilmu ekonomi dan ilmu matematika yang mengalami deprivasi ketika dibandingkan dengan fenomena krisis yang memukul sektor perbankan AS.

Situasi psikologis yang sebelumnya mencapai titik ekstrem keoptimisan, bahkan kesempurnaan, bisa dianalogikan dengan suasana fisikawan klasik yang beriman kepada kepastian ilmunya dan bersaksi bahwa tugas generasi selanjutnya adalah mengisi desimal kelima. “Kesempurnaan” itu, bisa kita lihat salah satu manifestasinya ketika para firma raksasa keuangan dunia, seperti JPMorgan dan Banker Trust, pada medio 1990-an menemukan metodologi baru dalam mengatasi risiko keuangan mereka, secara teknis metodologi itu dinamakan “value-at-risk” (VAR). VAR yang menjadi tolak ukur utama setiap hitungan investasi yang berisiko ternyata hanya menjadi ‘macan kertas’ dan menimbulan insignifikansi kalkulasi, ironisnya justru ketika memperlihatkan sisi humaniora ilmu ekonomi itu sendiri: ia selalu dalam bayang-bayang subordinasi kepentingan manusia itu sendiri.

Hal ketiga yang timbul sebagai konsekuensi dimensi pertama dan kedua adalah sistem atau mekanisme, sekaligus instrumen tersebut menjadi sangat destruktif secara keseluruhan. Permainan ‘zero sum game’mencapai titik ekstremnya di sini.  Pengandaian bahwa setiap aktor dalam pasar akan mencapai keuntungannya sendiri melalui mekanisme yang telah diciptakan seakan hanya ilusi dengan berbagai faktor pengganggu yang malah menciptakan sistem pasar yang sangat jauh dari sempurna (imperfect market).

Ekses berikutnya adalah munculnya ‘moral hazard’, secara individu maupun secara kelompok. Jadi perbuatan-perbuatan curang maupun penyelewengan, atau perilaku yang jadi trend sekarang dalam dunia investasi: ‘propietary trading’,  tidak hadir semata-mata faktor pribadi, tapi secara tidak langsung dibentuk dan dikondisikan oleh sistem dan secara langsung diberi peluang lewat mekanisme yang tidak transparan tersebut. Skandal Enron atau apa yang dilakukan oleh Bernard Madoff, serta malpraktik dari oknum di Soc-Gen bisa dimaknai bukan hanya dari sisi pelaku kejahatan, tapi juga bisa melabeli mereka sebagai aktor-aktor yang melakukan secara sempurna peran mereka dalam kondisi yang disediakan oleh sistem yang sudah ‘cacat pabrik’ tersebut.

Dengan segala kekacauan tersebut, bagaimana peran Dodd-Frank Act ini?

Sebelum menguraikan lebih lanjut, ada baiknya kita lagi-lagi harus membaca semangat zaman kehadiran sebuah lembaga bank sentral AS, The Fed. Pembacaan Paul Krugman terhadap kehadiran The Fed menyiratkan suatu misi utama kehadiran sistem perbankan sentral yang kemudian berwujud institusi The Fed adalah mencegah situasi perekonomian, dengan investasi keuangan dan kredit sebagai penggerak utamanya, tidak terlalu panas (overheat) sehingga bisa mencegah perolehan dari transaksi yang tidak rasional (irrational exuberance). Fase berikutnya adalah pemberlakuan ‘Glass-Steagall Act’ tahun 1933 yang membedakan secara jelas batas bank komersial dan bank investasi. Ini disebut-sebut banyak pengamat sebagai faktor utama kekokohan pondasi finansial AS selama 70 tahun sampai fase berikutnya yang membuka potensi kelemahan (vulnerability) tersebut.

Tanggal 12 November 1999, diberlakukan ‘Gramm-Leach-Bliley Act’ yang sekaligus melikuidasi keberadaan ‘Glass Steagal Act’. Regulasi yang baru ini seakan melonggarkan semua sisi yang selama ini dikekang oleh Glass-Steagall Act dengan alasan mencegah ‘overheat’. Dunia perbankan, asuransi, dan lembaga-lembaga penjamin kredit muncul sebagai pemain utama dengan menggelindingkan instrumen investasi dengan angka yang fantastis. Hasilnya adalah malapetaka seperti yang kita saksikan sendiri.

Latar belakang historis tersebut bisa disambung lagi dengan fase pemberlakuan Dodd-Frank Act ini, dan meskipun belum teruji benar, secara konseptual sudah benar. Beberapa poin utama dari Dodd-Frank Act memasuki wilayah yang selama ini dianggap sebagai biang kerok kekacauan finansial.

Ada 16 bagian yang sebagian besar merupakan koreksi dari kesalahan masa lampau. Mulai usaha penciptaan stabilitas finansial melalui dorongan transparansi dan pengawasan lebih ketat terhadap setiap usaha investasi, terutama lembaga non-perbankan yang selama ini berperan layaknya bank. Diregulasi juga bagaimana mekanisme likuidasi yang lebih ketat. Kemudian usaha-usaha pencegahan moral hazard dengan melarang lembaga investasi melakukan setiap transaksi yang menguntungkan dirinya sendiri (volcker rule) dan memberi akses yang lebih luas dan dekat terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan melalui lembaga pengawasan finansial bentukan pemerintah. Dan terakhir berusaha memagari setiap konsumen dengan pembentukan Biro Perlindungan Konsumen Finansial dengan memaksa setiap lembaga investasi menyediakan dana perlindungan kepada setiap konsumennya.

Kehadiran Dodd-Frank Act harus mendapat apresiasi lebih dari sisi kemauan baik (goodwill) dari pemerintahan Presiden Obama dalam meluruskan setiap potensi penyelewengan guna mencegah kerugian yang ditanggung seluruh takyat AS. Hal yang secara konseptual harus dibaca dan dalam skala tertentu, mutatis mutandis, harus juga diimplan ke dalam dunia investasi di Indonesia. Tapi sisi mawas diri juga harus diterapkan dalam kasus ini.

Keberatan utama dari pihak yang mengaku kontra terhadap upaya regulasi dunia investasi dan perbankan ini adalah kekhawatiran terhadap intervensi negara yang masuk terlalu dalam ke wilayah ‘privat’. Aspek liberalisme dengan penghormatan terhadap hak-hak individu bisa dituding sebagai latar belakang fobia masyarakat AS terhadap setiap intervensi ke ranah privat. Dan perlu dicatat, Negara, yang secara sinis disebut sebagai Sang Leviathan, dalam masa krisis ini telah mencaplok  AIG, Northern Rock, Fannie Mae, Freddie Mac, dan mungkin daftar ini akan terus berlanjut.

Menariknya lagi, perdebatan klasik ini seakan tidak mendapat rujukan atau afirmasi yang berarti ketika melihat fenomena yang terjadi di kutub besar kekuatan ekonomi dunia saat ini, Cina. Cina, dengan segala pujian sekaligus cacian yang dialamatkan ke dirinya, berangkat dari konsepsi pembangunan ekonomi (bisa dibaca kapitalisme) yang mengakar kuat kepada negara. Aktor-aktor utama yang muncul sebagai pemain besar adalah mereka yang berstatus ‘state-owned enterprise’, dan bukan hanya perusahaannya, tapi juga orang-orang di dalamnya.

Ketakutan akan terjadinya hambatan kekakuan birokrasi (structural rigidity) karena negara yang menghantar model pertumbuhan ekonomi,maupun moral hazard seperti yang melambatkan perekonomian Jepang pada 1990-an, teralihkan begitu saja tatkala aktor-aktor itu justru bisa melakukan penetrasi dan intervensi mendalam terhadap setiap kebijakan ekonomi. Dikotomi kebijakan pasar versus kebijakan negara sangat tipis sekali. Bagi Cina, untuk sementara ini, model tersebut sangat sukses, apalagi dengan cerita kemegahan Bank Pertanian China, yang punya 320 juta nasabah dan 440 ribu pegawai, unjuk gigi di saat dunia perbankan dilanda kecemasan. Slogan mereka makin banyak diingat orang, ‘apapun warna kucingnya, yang penting dia bisa menangkap tikus’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: