Tiffatul, Pancasila, dan Pluralisme

tiffie

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tiffatul Sembiring, mengeluarkan pernyataan menarik saat rapat di DPR membahas skandal video pornografi yang diduga mirip artis tertentu. Entah benar-benar serius atau setengah bercanda, Tiffatul menyamakan persepsi orang yang melihat siapa sbenarnya orang dalam video tersebut dengan bagaimana orang Nasrani (Kristen) memahami Nabi Isa (Yesus Kristus) ketika peristiwa penyaliban.

Kontan saja pernyataan ini mengundang reaksi keras dari umat Kristen Indonesia yang merasa pernyataan sang menteri tidak pada tempatnya. Bagaimanapun juga, konteks peristiwa ini secara sadar maupun tidak sadar menjelaskan keadaan (state of mind) masyarakat Indonesia pada umumnya dalam memahami apa dan bagaimana pluralitas. Ini kemudian memancing pertanyaan berikutnya untuk memikirkan kembali dimana tempat Pancasila sebagai dasar negara kita.

Pluralitas sebagai sebuah kondisi sosial, budaya, dan politik yang beranekaragam merupakan keniscayaan di Indonesia. Dari kondisi ini hadir pemahaman pluralisme sebagai salah satu jalan mendamaikan berbagai perbedaan dan keragaman. Pluralisme sebagai konsepsi yang lahir dalam peradaban barat menawarkan keutamaan hak-hak individu dan netralitas negara sebagai jalan mencapai kebaikan bersama. Apakah konsepsi ini berlaku dalam konteks masyarakat Indonesia?

Sulit untuk menjawab tidak, tapi realitas di masyarakat memaksa penulis untuk menjawab bahwa prasyarat-prasyarat pluralisme di atas sulit untuk dipenuhi. Berbagai sistem pendukung pluralisme, seperti demokrasi yang mapan dan keadaan ekonomi dalam tingkat yang paling mendasar pun belum tercapai. Jalan otoriter yang ditempuh mungkin lebih efektif dengan berbagai konsekuansi tentunya.

Kemudian bagaimana dengan Pancasila?

Pancasila muncul dalam konteks historis persiapan kemerdekaan Indonesia. Panca Dharma yang kemudian disebut Pancasila memuat nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara a la Indonesia. Pembacaan terhadap Pancasila sangat beraneka ragam. Tapi secara garis besar ada yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi dan ada yang mengutamakannya sebagai sebuah kontrak sosial.

Beberapa cendekiawan Kristen Indonesia tampak hadir dalam dimensi yang pertama. Dua orang yang secara intensif menggumulkannya adalah TB Simatupang dan Eka Darmaputera. Keduanya secara selaras menempatkan keutamaan Pancasila yang hadir dan mengatasi setiap masalah berbangsa dan bernegara. Pancasila dilihat memberi kesempatan umat Kristen Indonesia mengekspresikan keimanan mereka dalam wadah negara Indonesia. Ekspresi keimanan inilah yang berkarakter penekanan kepada kepentingan sebagai sebuah bangsa, bukan egoisme kelompok, seperti kata-kata yang selalu diucapkan pendeta Eka bahwa “Something which is good only for Christian is un-Christian”.

Pancasila sebagai kontrak sosial hadir sebagai oposisi Pancasila sebagai ideologi. Salah satu pencetusnya, Ong Hok Ham melihat bahwa keberadaan Pancasila sebagai ideologi bukan nature dan fitrah yang harus diterapkan karena rawan untuk diselewengkan seperti pada masa Orde Baru. Pancasila harus dipahami sama seperti Declaration of Independence (AS), Magna Charta (Inggris), atau Droit del’homme (Prancis), sebagai sebuah dokumen politik, atau dari kacamata Franz Magnis Suseno yang lebih menekankan kerangka nilai-nilai dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Pembacaan yang beranekaragam terhadap Pancasila membuktikan bahwa Pancasila tidak memiliki sifat inheren yang mono-tafsir. Dia tidak memaksa satu tafsir kepada satu masyarakat dalam konteks waktu dan situasi tertentu.

Dari pemaknaan besar tadi terhadap Pancasila bisa dinyatakan bahwa Pancasila mengandung unsur-unsur pluralisme. Penghormatan terhadap keanekaragaman, menjunjung tinggi kemanusiaan terkandung di dalam Pancasila. Tapi Pancasila bukan sekadar pluralisme. Pancasila lebih mendasar karena ia menyinggung kebutuhan pokok dan mendasar umat manusia. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Pancasila lebih berperan sebagai sarana penuntun mencapai visi bersama bagi setiap entitas suku, agama, kepercayaan, dan status yang berbeda.

Kembali kepada peristiwa Tiffatul Sembiring di awal. Apakah bisa divonis bahwa beliau melanggar nilai-nilai Pancasila? Pertanyaan yang sangat mudah untuk dicari jawabannya. Tapi saya kira pemikiran kita akan lebih berkembang tatkala menanyakan kepada diri kita sendiri apakah kita juga (bisa) berlaku yang sama? Mengucapkan atau memikirkan dari sudut pandang agama sesuatu hal yang bisa menimbulkan kemarahan pemeluk agama lain?

Pernyataan Tiffatul Sembiring menjadi representasi bahwa sebagian besar masyarakat kita tidak bisa menjembatani perbedaan yang terlalu menganga di antara agama-agama. Dan mungkin perbedaan pemaknaan agama tersebut tidak perlu dijembatani. Formulasi tradisional dari para pemikir pluralisme merekomendasikan pengorbanan lebih dari para penganut agama yang bertentangan untuk tidak meributkan hal-hal prinsipil seperti itu, terutama dalam ruang publik. Biarlah perdebatan-perdebatan tentang perbedaan itu menjadi sesuatu yang tak diucapkan oleh masyarakat (le non-dit des sociétés).

Apakah Pancasila mempunyai trayektori yang sama? Tentu saja tidak. Pemaknaan Pancasila, baik itu sebagai ideologi atau kontrak sosial, tidak mengajukan kelima sila sakti ini sebagai dasar melebur atau membungkam ekspresi perbedaan-perbedaan itu. Pancasila hadir sebagai pemikiran filosofis yang hadir di antara  jurang yang menganga di setiap perbedaan-perbedaan tersebut dan merekatnya dalam suatu wadah negara-bangsa bernama Indonesia. Pemikiran dialektis yang tentunya tidak akan pernah selesai selaras dengan dinamika masyarakat Indonesia untuk mencapai suatu cita-cita bersama.

Cita-cita bersama mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan bebas dari setiap belenggu penindasan inilah spirit utama yang mengarahkan setiap entitas yang berbeda, bahkan paradoks, untuk menyalurkan energi mereka kepada hal yang lebih utama tersebut. Pancasila sebagai sarana mewujudkan visi bersama tersebut bertemu dengan tantangan yang berwujud setiap struktur penindasan dan belenggu terhadap mentalitas yang mendera setiap dimensi masyarakat kita yang sudah mulai limbung dan pesimis terhadap nilai-nilai Pancasila yang sudah lama kita abaikan.

Karena itu, pernyataan Tiffatul Sembiring adalah symptom dari sisi ketidaksadaran masyarakat dan mengungkap sisi bawah sadar bahwa bara-bara perbedaan religius yang selama ini kita pendam tidak akan pernah padam dan selalu menuntut pembenaran di tengah represi apapun, termasuk Pancasila. Sisi lainnya mengafirmasi kita bahwa bukan ini perdebatan yang seharusnya kita ajukan dan diberi energi lebih untuk kita pergumulkan. Ketimpangan ekonomi, absennya logika berpikir yang benar, disertai lunturnya nilai-nilai dalam masyarakat patembayan inilah yang harus kita perdebatkan secara intensif untuk melawan setiap sistem dan agen yang mendukung penindasan tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: