Tax Payers Vs Tax Eaters

tax

Kasus Gayus Tambunan mempopulerkan istilah mafia pajak, yang secara bebas bisa kita definisikan oknum atau sindikasi yang memperoleh keuntungan tidak wajar dengan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan di bidang pajak. Dalam bidang ekonomi, mungkin ini yang dinamakan penumpang gelap (free rider), mereka yang selalu menunggangi dan hanya menghisap keuntungan dari sebuah sistem tanpa memberikan konstribusi apapun.

Entah kebetulan atau tidak, di saat bersamaan, di belahan dunia lain, sedang marak juga upaya memperkarakan masalah pajak, dana terbesar dari masyarakat yang dihimpun oleh negara. Diwarnai krisis ekonomi yang masih menghantui, di negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) beberapa kelompok pekerja publik turun ke jalan dan menuntut perbaikan kesejahteraan sekaligus menghindari pemotongan dana bagi sektor ini sebagai akibat krisis ekonomi.

Lihatlah di jalanan-jalanan besar di negara-negara tersebut, perangkat kepolisian di Inggris, pegawai negeri di Yunani, para guru, sampai penjaga penjara di Amerika Serikat, turun ke jalan. Ihwalnya adalah ancaman terhadap kesejahteraan mereka, sebagai pegawai publik. Penilaian terhadap semakin berkurangnya produktivitas sektor ini, diiringi berkurangnya jumlah pegawai publik yang masuk dalam serikat pekerja (union), menjadi dasar pertimbangannya. Di AS saja rata-rata produktivitas pekerja publik dinilai rendah karena pada usia pertengahan 50-an tahun, mereka sudah pensiun, dan harus diberi dana pensiun yang cukup tentunya.

Ancaman krisis finansial yang melanda sejak tahun 2008, memaksa beberapa negara memotong anggaran untuk pendanaan sektor pegawai publik. Spanyol sudah melaksanakan rekalkulasi pembayaran pegawai publik. Beberapa sektor pegawai publik yang dipandang boros malah dilikuidasi di AS. Yunani, salah satu negara yang paling akut terkena krisis, juga melaksanakan strategi menaikkan usia pensiun supaya lebih hemat. Dan yang paling heboh, pemerintahan Presiden Sarkozy di Prancis menaikkan angka pensiun dua tahun lebih lama yang disambut demostrasi jalanan dari jutaan pegawainya di seluruh negeri.

Dari sini, muncullah perdebatan antara pembayar pajak versus pemakan pajak (tax payers vs tax eaters). Terminologi “pemakan” memang terkesan berlebihan, tapi itu berguna untuk menunjukkan bahwa ada penyalahgunaan dana masyarakat yang mengakibatkan mayoritas masyarakat dirugikan dan hanya segelintir kelompok yang diuntungkan. Pemakaian dana masyarakat dalam konteks untuk pembiayaan sektor pegawai publik inilah yang sekarang menjadi perdebatan utama. Aapakah layak pegawai publik “memakan” dana dari pembayar pajak menjadi penting tatkala sumber daya ekonomi semakin menipis. Beberapa preseden mengenai penggunaan dana masyarakat yang tidak semestinya juga telah terjadi.

Kita masih ingat tentunya apa yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat tatkala memberi dana talangan 700 juta dollar kepada pihak swasta untuk mencegah meluasnya krisis keuangan yang diawali credit crunch sektor perumahan. Perdebatan semakin kencang tatkala masyarakat tahu, bahwa pihak-pihak korporasi yang ditalangi ternyata melakukan manipulasi finansial, bahkan tetap melakukan gaya hidup jet-set, seakan tidak tersentuh sensitivitas dana masyarakat yang dipakai menalangi kecerobohan bisnis tersebut.

Inilah sekilas perdebatan belum berujung yang patut kita hadirkan dalam konteks situasi negara kita sekarang. Bukannya tanpa tendensi apapun, tapi kondisi di negara-negara barat bisa kita komparasi, dengan skala yang berbeda tentunya, untuk menjernihkan masalah yang mirip di negara kita.

Yang pertama adalah kebijakan renumerasi pegawai publik di Indonesia, setidaknya yang kita alami beberapa kali di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukanlah kebijakan yang populer lagi. Logikanya sederhana sekali, bahwa pelayan tidak boleh lebih kaya daripada yang dilayani. Pegawai publik secara normatif tidak tepat jika lebih berkelindan fasilitas daripada masyarakat yang notabene harus dilayani.

Perdebatan yang harus diberikan dalam kasus pegawai publik ini bukanlah kenaikan uang gaji maupun fasilitas yang lebih banyak, tapi bagaimana memberikan pelayanan lebih baik disertai produktivitas tinggi, sehingga menghindari ancaman pemotongan kesejahteraan maupun rasionalisasi jumlah pegawai publik. Bukan rahasia lagi, jumlah pegawai publik di Indonesia dan di belahan bumi yang lainnya semakin gemuk dengan stigma sistem birokrasi yang tidak efektif.

Kedua, aspek pertanggungjawaban pemakaian dana publik (terutama pajak) adalah hal yang sangat sensitif. Kasus mafia pajak di negara kita diyakini banyak pihak hanya puncak dari gunung es berbagai kasus penyalahgunaan dana publik yang lebih besar. Kita masih ingat beberapa kasus pemakaian dana publik yang masih belum transparan, mulai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, sampai talangan kepada Bank Century. Rasa keadilan paralel dengan rasa kepercayaan masyarakat terhadap suatu rezim pemerintah. Pemakaian dana publik yang tidak transparan dan hanya untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu jelas mencederai hal tersebut.

Dan yang terakhir, sebagai masalah klasik di negara-negara berkembang, adalah bagaimana alur pengumpulan pajak dari masyarakat (produksi), kemudian secara tepat menentukan sektor-sektor vital yang harus dialiri dana tersebut (distribusi), dan bagaimana secara tepat guna menggunakan dana tersebut (konsumsi), bisa digunakan secara maksimal untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: