Grace Davie tentang Relasi Agama dan Negara di Prancis

???????????????????????????????

Grace Davie, salah satu sosiolog agama terkemuka, memberi catatan menarik tentang bagaimana dinamika dan pergulatan agama dan negara di Prancis. Selain tema ini menjadi salah satu bahan khusus doktoralnya, tulisannya dengan Judul “Religious Minorities in France: A Protestant Perspective“, ditulis khusus bersama kumpulan tulisan lainnya yang dibukukan dalam menghormati dedikasi Eileen Barker. Eileen Barker banyak berkonstribusi secara khusus dalam menyumbangkan pemikiran dan penelitiannya terutama dalam menyoroti New Religious Movements (NMS).

Grace Davie sendiri banyak berkonstribusi dalam menjelaskan trend religiusitas masyarakat Eropa. Beberapa karyanya antara lain: Religion in Britain Since 1945 (1994), Religion in Modern Europe (2002), dan Europe: The Exceptional Case (2002). Berikut adalah tulisan yang dimaksud sebagai rangkuman dan intisari pemikirannya.

Prancis menjadi kasus yang cukup mencolok mata sekaligus menimbulkan keingintahuan banyak pihak ketika bereaksi cukup keras terhadap penggunaan simbol-simbol agama di ranah publik. Davie membahas secara partikular memakai kerangka historis perjalanan panjang diskursus agama dan negara di Prancis, dan berikutnya memakai perspektif (kelompok) Protestan dalam menanggapi realitas kebebasan beragama.

Faktor historis memegang peran vital dalam menjelaskan dinamika agama dan negara di Prancis. Nama yang paling populer di sini mungkin John Calvin. Calvin orang Prancis walaupun perkembangan hidup dan ajarannya berkembang di Jenewa (Swiss). Perkembangan berikutnya masa Reformasi dan sesudahnya adalah lembaran kelam bagi kaum Protestan Prancis (Huguenots). Dominasi kekuasaan Katolik yang berkaitan erat dengan kepentingan kekuasaan menjadi faktor penjelas kenapa Protestan dan kelompok-kelompok derivasinya tidak mendapat ruang di Prancis.

Karakteristik historis ini, mengikuti penjelasan sosiolog David Martin (1978), seperti di bagian Eropa Latin dimana tidak tersentuh semangat Reformasi, menihilkan aliran-aliran alternatif kekristenan di luar Gereja Katolik. Yang muncul seperti di Prancis adalah monopoli Gereja Katolik yang menandai karakteristik negara sekular di sisi yang lain. Davie membandingkan dengan keadaan di negara anglo-saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat dimana pluralitas dan perkembangan cukup pesat dari kelompok-kelompok keagamaan baru (NRM), terutama derivat Protestantisme, memunculkan kelompok-kelompok anti sekte atau kultus di masyarakat itu sendiri. Di Prancis, jika boleh dibilang sebagai contoh ekstrim, keberadaan NRM ini tidak direspon oleh kelompok anti sekte atau kultus tertentu, tapi langsung direpresi oleh negara.

Sekularisme seperti yang muncul di Prancis disebut sebagai laicite (menghilangnya peran agama dalam ruang publik). Tahun 1905 adalah puncak dari laicite. Dua produk legislasi lahir, satunya memutuskan bahwa sistem pendidikan harus menerapkan prinsip-prinsip utama laicite, dan berikutnya adalah produk hukum yang menegaskan pemisahan agama dan negara di Prancis. Di tahun yang sama, Protestantisme, seperti halnya agama-agama lain di Prancis yang non-Katolik, mendapat status legalnya. Perjalanan panjang ini menjadikan isu-isu kebebasan beragama cukup mendapat tempat di kalangan Protestan.

Dengan watak sekularisme yang kaku ini, kita seharusnya tidak terlalu terkejut dengan berbagai peristiwa di Prancis sejak tahun 2000 terutama mengenai regulasi-regulasi negara terhadap pemakaian simbol-simbol agama di ruang publik. Respon internasional yang datang cukup beragam, walaupun sering datang secara emosional tanpa melihat faktor historis di Prancis itu sendiri. Kesimpulannya berujung satu premis dasar, dan sampai saat ini premis tersebut banyak dibenarkan: bahwa Prancis selalu bermasalah dalam menangani relasi agama dan negara.

Salah satu isu lama yang semakin mengindikasikan premis di atas adalah penanganan Prancis terhadap kemunculan sekte-sekte atau kultus keagamaan terbaru (NRM). Sejak 1970-an, seperti data yang diungkap Davie, Pemerintah Prancis sudah menaruh perhatian terhadap perkembangan NRM. Di tahun 1995 dibentuk komisi parlemen yang khusus menyoroti perkembangan sekte-sekte dan kultus keagamaan. Setahun berikutnya, komisi yang dinamakan the Mission interministerielle de lutte contre les sectes (MILS) melaporkan ada 173 kelompok keagamaan yang masuk daftar hitam dengan indikator utama bahwa keberadaan mereka membahayakan hak-hak individual.

Apakah penerapan laicite ini yang menciptakan kompleksnya permasalahan ini? Grace Davie secara tegas tidak menyarankan laicite dibatalkan demi penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Rekonseptualisasi laicite justru menjadi hal paling vital yang harus segera dilakukan dengan argumentasi dasar kondisi sosial-budaya sekarang sangat berbeda jika dibandingkan tahun 1905. Dan dua hal paling mendasar kenapa laicite harus ada, yaitu perlindungan warga negara Prancis dari penyalahgunaan agama sekaligus menjamin hak-hak mengekspresikan keagamaannya, manjadi rumusan yang harus tetap dipertahankan.

Dan satu lagi, dengan tetap menghormati kedaulatan setiap negara, inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil secara institusional bisa menjadi solusi berikutnya. Di Inggris misalnya, terdapat Information Network Focus On New Religious Movements (INFORM), dengan apresiasi mendalam dan dukungan masyarakat sipil dan pemerintah mampu informasi yang terbaru, akurat, sekaligus komprehensif mengenai perkembangan kelompok-kelompok keagamaan baru (NRM).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: