Laïcité

laicite-maroc-(2012-04-13)

Situasi hubungan antar umat beragama, yang dinilai sangat pelik dan kompleks dinamikanya, menjadi salah satu alasan utama mengapa timbul wacana Rancangan Undang-undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama. Seakan suatu kewajiban apabila masyarakat gagal mengatasi masalahnya sendiri, maka negara dihadirkan sebagai wasit sekaligus pengadil.

Ada beberapa logika yang perlu dicermati dari sikap ini, supaya tidak berujung kepada kesesatan. Yang pertama adalah kehadiran negara dalam ranah keyakinan, baik itu pribadi maupun kelompok. Bukanlah suatu keharaman bila negara hadir di tengah-tengah dinamika umat beragama, tapi juga bukan suatu kemutlakan harus hadirnya negara di ranah tersebut.

Sila pertama dari dasar negara kita secara implisit menempatkan faktor religiusitas sebagai tiang penyangga negara bangsa ini. Sebuah harmoni atau sintesis untuk lebih menguatkan asumsi ini. Manifestasi dalam politik kontemporer adalah kehadiran ideologi partai-partai nasionalis yang selalu dibubuhi embel-embel “religius”.

Faktor historis, dimana unsur-unsur keagamaan dipakai untuk perjuangan dan pembentukan negara ini, kemudian aspek struktural-budaya, dimana masyarakat kita masih menempatkan supremasi agama dan para tokohnya dalam stratifikasi atas, menjadi pembenar dalam menempatkan unsur-unsur agama, yang didominasi lembaga tertentu, di ruang publik.

Berikutnya adalah memikirkan secara lebih luas tentang relasi agama-negara. Perdebatan yang harus dipahami sebuah upaya kontekstual, dan mungkin juga beralur non-linear, karena dominannya unsur budaya dan sosial setempat.

Tidak adanya batas yang jelas dimana negara harus hadir di tengah ranah agama, vice versa, menjadi dalil yang menguntungkan bagi kelompok, yang boleh kita sebut, intervensionis. Antitesisnya adalah kelompok sekularis yang mengandaikan pemisahan yang jelas agama dan negara, antara keyakinan pribadi dan urusan publik. Sintesisnya, menurut beberapa akademisi sosial berwujud religiusitas yang telah melembaga, dimana sentralitas keagamaan bisa dilihat dari unsur organisasional.

Pihak intervensionis tetap mengidealkan suatu hubungan harmonis antara keyakinan beragama dengan kepentingan umum di republik ini. Sentuhan-sentuhan agamis menjadi sesuatu yang mutlak dalam setiap urusan negara. Negara juga perlu mengatur dimensi-dimensi keyakinan, mulai dari ritual sampai pendirian tempat ibadah. Manifestasi yang paling sempurna adalah keberadaan Kementerian Agama.

Kelompok sekularis lebih berpijak pada sisi historis yang memberi pelajaran maha penting bahwa kekuasaan negara yang mengatasnamakan suatu keyakinan tertentu cenderung menjadi korup. Pemahaman secara awam dalam konteks peradaban barat juga menjadikannya suatu dalil: demokrasi berjalan beriringan dengan sekularisme.

Contoh paling ekstrim adalah penerapan sistem sekularisme a la Prancis, laicite, di samping tentunya adalah sekularisme, atau lebih tepatnya westernisasi a la Turki. Laicite akan menjadi bahasan yang menarik jika kita mampu memahami konteks historis kemunculannya.

Awam diketahui Prancis adalah wilayah yang steril dalam masa transisi agama-negara pada masa reformasi, kecuali seorang warga negaranya, Yohanes Calvin yang kemudian lebih memilih Jenewa. Gereja Katolik tetap mendominasi di sana, sampai saat ini. Hipotesis kemudian muncul bahwa negara yang secara praktis pengaruh kristen protestan (huguenot) marjinal di situ, akan mengalami masa transisi kedaulatan negara modern dengan karakteristik sekular yang kuat. Ditambah lagi pengaruh yang cukup kuat dari tumbangnya monarkhi dalam Revolusi Prancis.

Monopoli pengaruh Katolik menjadi kata kunci ketika diperbandingkan secara langsung dengan negara-negara Anglo-Saxon. Beberapa studi akademisi, salah satunya David Martin (1978) menunjukkan Inggris dan Amerika Serikat menempuh masa transisi dan menempatkan sekularisme cukup nyaman. Pengaruh protestan yang kemudian menjadi terbiasa dengan berbagai denominasi dan seabreg derivasinya dituding sebagai salah satu kenyamanan tersebut.

Hal ini yang tidak ada ditemukan di Prancis. Negara dan Gereja Katolik saat itu akan menindak langsung jika ada sub atau derivasi kelompok keagamaan mayoritas. Hasilnya adalah transisi yang cukup keras pada awal abad ke-20. Laicite menjadi penanda tersendiri bagi masyarakat Prancis untuk menggambarkan hilangnya peran agama di ruang publik. Dimulai dari sistem pendidikan kemudian produk hukum dan ketatanegaraan yang steril dari unsur-unsur agama.

Sekularisme di Prancis ini menjadi populer karena penegasan larangan penggunaan simbol-simbol, termasuk baju keagamaan tertentu di ruang publik. Kontroversi yang bisa kita ambil banyak pelajaran berharga di situ tentang bagaimana mengelola suatu kemajemukan.

Kembali pada konteks relasi agama-negara di Indonesia, apakah sekarang saatnya menentukan garis demarkasi yang jelas dalam konteks ketatanegaraan? Apakah negara Indonesia ke depannya juga mengandaikan transisi seperti laicite?

Masih sangat jauh untuk mewujudkannya. Tarikan-tarikan antar kubu agama bersekutu dengan negara serta kubu nasionalis yang berwatak sekular lebih sering terjerumus (atau mungkin dijerumuskan) dalam pemahaman yang (seakan-akan) harmonis.

Religiusitas, baik dalam wujud nilai-nilai keagamaan, umat dan para pemimpin kharismatiknya, institusi beserta komunitas keagamaannya, harus tetap diperlakukan sebagai sebuah modal sosial. Modal sosial tidak harus dimanifestasikan ke dalam sebuah organisasi negara-bayangan, atau melalui sebuah produk hukum positif beresensi nilai-nilai keagamaan.

Religiusitas sebagai modal sosial harus tetap berada di masyarakat, tumbuh dan berkembang di masyarakat, memunculkan spirit di antara berbagai perbedaan yang ada. Ketika spirit religiusitas tersebut ditransformasikan menjadi sebuah kekuatan pemaksa, melalui hukum positif atau kekuasaan negara, akan sangat efektif dalam mencapai tujuan, tapi akan mandul dalam fungsi membangun pembelajaran sosial (social learning).

Apa yang saya ajukan tetap bukan sebuah solusi atau titik temu bagi kaum intervensionis maupun sekular, tapi menurut saya inilah titik dimana kita bisa paling bisa kompromis atau permisif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: