Arab Spring dan Masa Depan Demokrasi di Timur Tengah

arab

Kawasan Timur Tengah sekali lagi menjadi episentrum konflik berskala internasional. Saat ini, di tiga negara: Turki, Mesir, dan Suriah, timbul pergolakan dan berbagai konflik horisontal maupun vertikal sebagai rangkaian yang oleh para pengamat disebut sebagai Musim Semi Arab (Arab Spring). Bermula sejak akhir tahun 2010, Arab Spring telah menimbulkan pergantian rezim secara massal di Tunisia, Mesir, Lybia, Yaman, Bahrain, dan Suriah. Tuntutan akan demokrasi dan pemerataan kesejahteraan menjadi tema utama dari berbagai gelombang protes dan demonstrasi.

Satu dimensi penting akan munculnya kesadaran akan sistem demokrasi ini adalah kemunculan kembali konflik-konflik laten yang selama ini terpendam oleh rezim otoritarian. Konflik berbasis keagamaan (Sunni-Syiah), berbasis sektarian, sampai yang berbasis ideologi, kembali muncul dan mengancam proses konsolidasi demokrasi yang sedang dibangun dari awal. Pertanyaan tentang akan kemana masa depan demokrasi di Timur Tengah mengarah ke jalan buntu begitu kita melihat apa yang barusan terjadi di Mesir dan kebuntuan di Suriah.

Di Mesir, pemerintahan yang dibentuk lewat pemilu yang demokratis, justru menimbulkan ketidakstabilan dalam negeri. Pemerintahan Muhammas Mursi hanya mampu bertahan selama satu tahun sebelum militer mengambil alih pemerintah karena melihat gejolak di masyarakat. DI Suriah, konflik terbuka tanpa henti antara kubu pemerintah dan rakyat yang kental nuansa sektarian justru menjadi “proxy war” bagi pihak-pihak luar yang berkepentingan. Sementara itu di Turki, benturan kepentingan antara kelompok sekular dan kelompok yang pro terhadap agenda-agenda Islamis menggoyang pemerintahan PM Recep Tayip Erdogan justru di tengah membaiknya perekonomian Turki.

Salah satu konsep yang bisa menggambarkan kenapa gejolak terjadi di Timur Tengah adalah krisis legitimasi pemerintahan. Status quo pemerintahan dengan memakai pendekatan represif seperti yang kita lihat di Mesir, Suriah, dan Lybia, yang selama ini dianggap sebagai sumber kestabilan politik, sedikit demi sedikit memunculkan konflik-konflik vertikal antara pemerintah dengan rakyat yang menginginkan keran keterbukaan dan transparansi.

Memang tidak bisa digeneralisir ke satu sebab kenapa Arab Spring ini meletus di dunia Timur Tengah. Tapi, satu hal yang berlaku secara pasti dalam konteks politik tersebut adalah proses transisi demokrasi memerlukan konsolidasi demokrasi, berupa penciptaan pemerintah yang kuat dengan tata kelola yang baik (good governance). Selain itu, upaya merangkul semua faksi adalah satu-satunya cara supaya kehidupan politik fungsional. Dan jika demokrasi ditempatkan sebagai jalan pengganti sistem-sistem otoritarian yang sudah dianggap usang, maka atribut-atribut keagamaan yang selama ini kental dengan masyarakat Timur Tengah mulai harus diperhadapkan dengan pilihan-pilihan sekularisasi yang kontekstual.

Situasi yang cenderung anarkhis di Timur Tengah ini mengingatkan pula akan apa yang terjadi di Indonesia saat transisi demokrasi tahun 1997-8. Proses yang disebut reformasi tersebut juga tidak mengalami jalan yang mudah. Perubahan struktur politik yang terjadi berdampak besar terhadap kehidupan ekonomi dan sosial di masyarakat. Tapi, dampak paling buruk dari sebuah reformasi maupun revolusi berupa pecahnya perang saudara (civil war) berhasil kita hindari. Ini yang membedakan proses di Indonesia dengan di Timur Tengah, khususnya yang kita lihat di Suriah sekarang.

Tantangan besarnya dalam konteks kehidupan bernegara kita adalah, apa yang bisa kita pelajari dari Arab Spring ini mengingat kejadian seperti ini bisa terjadi di negara-negara yang kehidupan demokrasinya belum stabil. Dan pertanyaan strategisnya adalah apa peran umat Kristen sebagai salah satu unsur bangsa ini dalam menciptakan kehidupan yang demokratis.

Tak bisa dipungkiri jika sentimen-sentimen keagamaan mendominasi pandangan terhadap apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Hal ini berkesesuaian dengan sentimen minoritas-mayoritas yang masih kental dalam umat Kristen Indonesia. Kondisi aktual juga memperlihatkan indikasi semakin terakomodasinya kepentingan kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai keagamaan radikal. Di sisi yang lain, kekhawatiran terhadap kehadiran kelompok-kelompok radikal ini tidak diimbangin dengan penciptaan mekanisme “counter-balance”. Sehingga, tampak sekali reaksi-reaksi yang muncul bersifat reaksioner dan parsial.

Ini adalah tantangan besar yang harus dijawab umat dan gereja. Minimnya perhatian terhadap bidang-bidang publik dan pelayanan di bidang politik adalah salah satu tolak ukur yang memperlihatkan lemahnya penetrasi umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja tidak ada kata terlambat untuk menciptakan struktur tersebut mengingat besarnya sumber daya yang kita miliki. Perjuangan ini juga harus diimbangi dengan perubahan paradigma umat dan gereja yang melihat bahwa partisipasi politik dan pelayanan di sektor publik akan berujung kepada dominasi yang mengintimidasi kelompok lain. Nilai-nilai moralitas Kristen tentu akan menjadi faktor pembeda yang mampu berkonstribusi positif dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

*Resume Forum Diskusi Jumatan Pustaka Lewi, 12 Juli 2013, di GMKI Surabaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: