Jatim Menyongsong Pilihan Gubernur 2013

Perhelatan pemilihan gubernur Jatim 2013 memuncak tensi politiknya pada beberapa hari terakhir ini dengan tidak lolosnya pasangan Khofifah-Herman untuk menjadi pasangan cagub-cawagub. KPU dengan voting di detik-detik terakhir tenggat memberikan keputusan untuk tidak meloloskan pasangan ini karena adanya dukungan ganda dari dua partai pengusung mereka.

Kejadian ini sontak menyulut panasnya kondisi politik di Jawa Timur. Pertanyaan kemudian timbul apakah pilgub Jatim pada 29 Agustus nanti bisa digelar dalam kondisi kondusif dan semua pihak yang berkontestasi akan “legawa” menerima apapun hasilnya.

Dari sisi penyelenggara, KPU Jawa Timur, terlepas dari kontroversi pasangan Khofifah-Herman, tampak sudah mempersiapkan dengan baik sisi teknis pilgub yang memakan biasa sekitar 700 milyar ini. Pekerjaan rumah yang dihadapi para penyelenggara pemilu sekarang adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan independensi KPU di tengah-tengah berbagai kepentingan politik yang ada. Tidak bisa dipungkiri memang tidak ada anggota maupun calon anggota KPU yang 100% terbebas dari kepentingan-kepentingan politik yang ada.

Kasus pindahnya mantan anggota KPU menjadi anggota partai politik seperti Andi Nurpati dan Anas Urbaningrum setidaknya menunjukkan indikasi tersebut. Karena itu, perlu diperketat aturan di pantia seleksi dan regulasi yang mangatur ketat permasalahan tersebut. Seperti adanya aturan bahwa sebelum atau sesudah menjadi anggota KPU, orang tersebut harus terbebas dari keanggotaan partai politik selama beberapa tahun. Tataran etika ini harus dituangkan menjadi sebuah hukum positif supaya tidak terulang lagi kejadian di masa lampau yang mencoreng citra KPU.

Sosialisasi menjadi salah satu kata kunci suksesnya penyelenggaraan pilgub kali ini. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jatim yang mencapai 30.019.300 pemilih yang tersebar di 38 kota/kabupaten di wilayah Jawa Timur yang akan memilih di 71.033 TPS merupakan jumlah yang sangat besar untuk ukuran sebuah provinsi. Di wilayah-wilayah pedesaan maupun terpencil kendala teknis menjadi tantangan sosialisasi. Demikian pula halnya di kota-kota besar seperti Surabaya atau Malang dimana sosialisasi menjadi tantangan di wilayah-wilayah yang ketat privasinya seperti di apartemen.

Dengan sosialisasi yang baik diharapkan kualitas pemilu akan semakin baik karena partisipasi masyarakat yang besar dan berkurangnya jumlah golput. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi potensi besarnya potensi golput pada pilgub kali ini. Selain sikap apolitis juga karena tidak adanya mekanisme yang memungkinkan pemilih untuk menyalurkan hak suaranya. Seperti kita ketahui, jumlah warga Jawa Timur yang berstatus pemilih banyak yang berada di luar wilayah Jawa Timur, dan bahkan di luar wilayah Indonesia karena berstatus sebagai tenaga kerja migran (TKI). Jika kita melihat data dari BNP2TKI, maka lebih dari 100.000 orang tenaga kerja legal dari Jawa Timur yang sekarang bekerja di luar negeri.

Karena tidak adanya mekanisme menyalurkan suara seperti pembuatan TPS di luar negeri yang dilakukan saat pemiliha legislatif atau pemilihan presiden, maka otomatis suara mereka akan hangus. Padahal di era demokrasi sekarang, suara satu orang akan sangat penting dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Mekanisme alternatif seperti menggunakan pos atau bahkan e-voting harus dipertimbangkan ke depannya sebagai sarana menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut.

Mengenai masalah peserta pilgub kali ini, kendala yang dihadapi ada pada calon yang dinyatakan tidak dapat memenuhi kelengkapan administratif pemilu, yaitu pasangan Khofifah-Herman. Dilihat dari mekanismenya, prosedur yang dilakukan KPU sudah benar karena berpegang pada peraturan yang ada, sehingga sifatnya normatif. DKPP sebagai pengontrol penyelenggara pemilu juga menekankan bahwa mekanisme administratif harus dipatuhi dan dijalankan secara ketat guna menghindari benturan-benturan politik yang mungkin terjadi.

Pasangan yang dinyatakan tidak lolos ini juga sudah menempuh jalur yang benar dalam memperjuangkan kepentingan politiknya. Gugatan sudah dilayangkan kepada PTUN dimana dalam minggu-minggu ini sidang sedang dilakukan secara marathon. Dengan asumsi tersebut maka pihak penyelenggara mengharapkan keputusan apapun itu juga akan dibuat jauh hari sebelum hari-H supaya tidak menimbulkan kekecauan administratif dan logistik, atau skenario paling buruk adalah menunda pemilu yang pasti menimbulkan ketidakstabilan politik.

Hal lain yang patut disoroti adalah bagaimana mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam ikut mengawasi kualitas pelaksanaan pemilu. Langkah pertama sudah dilakukan dengan membuka DPS dan DPT supaya bisa dikontrol masyarakat. Bahkan pengecekan secara online maupun menggunakan teknologi SMS sudah digunakan kali ini oleh KPU. KPU juga sudah membuka partisipasi lembaga-lembaga masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dengan menjadi pengawas independen. Meskipun masih belum terkoordinasi dengan baik, langkah awal ini sudah cukup baik dalam meminimalisir bentuk-benuk kecurangan dalam pemilu.

*Resume Forum Diskusi Jumatan Pustaka Lewi – GMKI Surabaya, 26 Juli 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: