Evaluasi PPL terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014

suratsuara2

Pemilihan Umum Legislatif pada 9 April 2014 telah dilaksanakan dan secara umum tidak menimbulkan gejolak yang signifikan dalam masyarakat. Tapi beberapa catatan mengemuka sebagai bahan evaluasi kita bersama terhadap pileg 2014 kali ini yang harus menjadi beban bersama seluruh umat dan gereja sebagai tanggungjawab kita dalam bernegara dan berbangsa.

Catatan-catatan tersebut terdiri dari aspek proses penyelenggaraan pemilu, kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu, partai politik dan para calon anggota legislatif sebagai aktor yang berkompetisi dalam pileg, dan tentu saja catatan mengenai partisipasi politik umat Kristen sebagai bagian dari warga negara yang berdaulat dalam menyalurkan hak pilihnya. Berikut catatan-catatan Perhimpunan Pustaka Lewi sebagai evaluasi pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang lalu:

1. Pemilu sebagai barometer demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu tahun 2014 ini merupakan pemilu edisi ke-11 sejak pemilu pertama dilakukan pada tahun 1955 dan juga edisi yang ke-4 di masa reformasi yang merubah esensi pemilu sebagai tulang punggung utama demokrasi di Indonesia. Dengan status sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, pelaksanaan pemilu legislatif yang disambung dengan pemilu presiden pada bulan Juli ini memiliki arti strategis baik bagi kepentingan nasional di dalam dan luar negeri. Di masa reformasi yang disertai dengan perubahan infrastruktur dan struktur politik inilah pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dijadikan indikator utama apakah negara (dan juga masyarakat) kita sedang dalam kondisi “sehat” atau “sakit”?

2. Pelaksaan pemilu yang baik harus disertai keberadaan partai politik yang berkualitas yang mampu melakukan kaderisasi yang akan mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, dibarengi pula oleh masyarakat yang melek dan memahami arti penting politik, secara otomatis akan menciptakan kondisi kehidupan bernegara dan berbangsa yang baik. Para anggota legislatif yang masuk melalui seleksi internal partai yang kompeten, kemudian bersaing secara sehat dalam pemilu yang bersih, akan mampu melaksanakan tugas-tugas mulianya tanpa tersandera kepentingan-kepentingan. Inilah kondisi ideal yang tentu saja sulit untuk dicapai secara sempurna oleh negara manapun. Tapi bukanlah menjadi alasan untuk tidak mengejar terciptanya kondisi seperti itu. Karena itulah negara menganggarkan biaya yang sangat besar untuk setiap pemilu dan setiap periode pemilu biaya itupun akan terus bertambah. Untuk pemilu tahun 2014 ini saja, anggaran yang tercatat di APBN sekitar Rp 16 triliun, atau dua kali lipat dari penyelenggaraan tahun 2009.

3. Pelaksanaan pemilu yang “sehat” bertumpu pada penyelenggara pemilu yang “sehat”. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai satu-satunya badan penyelenggara pemilu sering mendapat sorotan negatif terkait prinsip-prinsip dasar dalam praktik penyelenggaraan pemilu: profesionalitas, independensi (ketidakberpihakan), transparansi anggaran. Ketiga hal inilah yang sering dikeluhkan peserta pemilu dan masyarakat. Tak heran, sengketa pemilu (atau secara teknis disebut Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/PHPU) begitu banyak yang disidang di Mahkamah Konstitusi. Demikian pula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) di tingkat yang lebih kecil tidak berfungsi maksimal sebagai lembaga pengawas (watchdog) karena keterbatasan wewenang, struktur, personal, dan aspek-aspek integritas yang selalu menjadi pertanyaan semua pihak.

4. Kinerja partai politik peserta pemilu lekat dengan sentimen-sentimen negatif. Salah satu hal yang paling disorot adalah kecenderungan partai menciptakan lingkar-lingkar kekuasaan tertutup yang sifatnya oligarkhis. Alih-alih menjalankan perannya dalam komunikasi politik, kaderisasi pemimpin, dan menyerap aspirasi masyarakat, partai politik justru disesaki oleh para penunggang gelap (free-riders) yang menggunakan seluruh sumber daya ekonomi hasil eksploitasi sumber daya alam dan masyarakat untuk mendapat remah-remah kekuasaan. Seluruh sumber daya ekonomi (uang) inilah yang menjadi senjata utama dalam menggerakkan mesin politik, mendekat kepada konstituen, hingga melakukan transaksi-transaksi kekuasaan. Suatu konsep yang tentunya tidak akan pernah kita temui dalam buku-buku teks politik manapun yang membahas tentang sumber-sumber legitimasi politik.

5. Masyarakat justru menjadi hulu dan hilir dari praktik-praktik politik tidak beretika -salah satunya adalah politik uang (money politics). Masyarakat sebagai pihak yang paling menentukan hasil pesta demokrasi ini mempunyai sikap mendua dalam menyalurkan hak politiknya. Di satu sisi masyarakat secara perlahan mempunyai kemampuan pembelajaran sendiri (self-learning) berdasarkan pengalaman-pengalaman politik bangsa ini dan mulai memahami arti strategis pemilu tapi di sisi lain kesadaran ini tidak diimbangi dimensi-dimensi etika, moralitas, dan spiritualitas.

6. Absennya standar moralitas dan pengakuan atas harkat dan martabat manusia dalam praktik-praktik politik termasuk pemilu. Hal yang paling mendasar dalam pelaksanaan pemilu dari perspektif warga negara adalah kebebasan dalam menggunakan hak (dan tanggungjawab) politik secara sadar. Aspek kebebasan dan kesadaran ini seolah tiada dalam pemilu legislatif April 2014. Dalam hitung-hitungan peserta pemilu, ada suatu urgensi untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara yang praktis dan tentunya akan berakhir dalam tujuan yang praktis pula. Salah satu hal yang “praktis” tersebut adalah mengandaikan seluruh relasi politik yang dibangun ketika berhubungan dengan sesama “makhluk politik” dan relasi sosial yang terwujud ketika berinteraksi dengan masyarakat menjadi sebuah sarana dan alat semata.

7. Instrumentalisasi atau menjadikan manusia dan seluruh relasi yang terbangun di dalamnya hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tidak susah untuk memahami konsep ini jika kita melihat praktik paling kecil, yaitu politik uang. Kebutuhan untuk memenuhi keinginan-keinginan ekonomi bertemu dengan tawaran-tawaran material yang membuat orang menjual hak politiknya tanpa memikirkan kepentingan bersama (common good). Kolektivitas sebagai salah satu prasyarat utama demokrasi tidak akan pernah terbangun dengan cara ini. Menjadi tugas bersama bagi umat, Gereja, dan setiap hamba Tuhan untuk menjadi teladan dan memberi penyadaran.

8. Pemilu sebagai ladang kesaksian. Ada suatu fenomena menarik yang terlihat secara kasat mata dari setiap pemilu yang diadakan. Keterlibatan umat, terutama secara individu, dalam pemilihan umum legislatif tepatnya, semakin besar. Tidak ada lagi hambatan-hambatan yang dulu dikekang atau terhimpit oleh berbagai stigma masa orde baru. Belum ada suatu data resmi mengenai berapa besar anak Tuhan yang berkecimpung dalam dunia politik ini, namun pola yang terbangun hampir seragam, mereka masuk dan berjuang sendirian tanpa mendapat dukungan berarti institusi-institusi keagamaan (Kristen). Jika tidak ingin melihat fenomena ini sebagai sebuah kutukan, maka ada baiknya melihat ini sebagai tantangan bersama yang harus segera dipecahkan dengan membuka mata kita semua bahwa bidang politik juga menjadi ladang pelayanan yang harus digarami dan diterangi.

9. Gereja harus ikut memilih dan ikut mendidik anak-anak Tuhan yang berbeban dan berpotensi di bidang politik. Hal yang paling bisa dilakukan dalam lingkup gereja atau persekutuan misalnya adalah membuat sebuah forum untuk ikut menyeleksi dan mengundang para anak Tuhan yang bersaing dalam pileg. Oleh karena proses seleksi ini bukan proses instant, maka gereja perlu melakukan proses mendidik anak-anak Tuhan jauh sebelum pemilu, terlepas dari apapun partai politik tempat mereka nanti berkarya. Dari proses ini nantinya akan muncul kader-kader berkualitas yang sudah teruji kompetensi dan kualitasnya, serta jelas jejak rekamnya. Di lingkup aras nasional, juga sudah menjadi kebiasaan untuk membuat surat penggembalaan tentang pemilu dengan tujuan membimbing umat menyalurkan hak politiknya secara bijak seperti yang dilakukan PGI dan KWI.

10. Pentingnya keterlibatan umat Kristen dalam pengawasan dan pemantauan pemilu sebagai bentuk kesaksian di bidang politik. Dalam konteks pemilu, pengawasan dan pemantauan pemilu menjadi bagian dari upaya kontrol terhadap proses pelaksanaan pemilu sehingga diharapkan hasil pemilu juga akan berkualitas. Penyelenggara pemilu dan berbagai regulasi yang ada sudah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat sipil, tidak terkecuali umat Kristen. Ada beberapa lembaga masyarakat sipil yang sudah melaksanakan fungsi ini, diantaranya Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), kedua lembaga inipun tidak bisa maksimal karena keterbatasan personel yang ada. Proses pengawasan proses pemilu sampai pada pengawasan di tiap TPS memiliki nilai strategis mengingat partai politik pun sampai saat ini sukar untuk melakukannya. Dalam konteks Kota Surabaya misalnya, ada sekitar 5.015 TPS yang harus diawasi oleh pemantau. Angka 5.000 ini bukanlah angka yang mustahil dipenuhi oleh umat dan gereja di Kota Surabaya mengingat besarnya sumber daya. Jumlah muda-mudi gereja yang mengikuti KKR besar dalam satu pertemuan menembus angka tersebut. BAMAG juga pernah mengadakan kegiatan bersih-bersih kota yang diikuti umat Kristen melebihi jumlah tsb. Jadi, tergantung pada kemauan setiap stakeholder Kekristenan untuk ikut melayani di bidang politik dan turut serta mengawal proses pemilu yang melahirkan para calon pemimpin bangsa. Menurut Perhimpunan Pustaka Lewi (PPL), di tahun pemilu ini, TPS-TPS menjadi tempat kesaksian yang ideal bagi para hamba Tuhan, pelayan, pekerja gereja, dan para aktivis Kristen. Kalau umat Kristen dan Gereja hadir di setiap TPS, maka kita sebagai komunitas orang percaya berpotensi sebagai penengah dan jurudamai bagi berbagai kericuhan dan sengketa pemilu yang selalu timbul di setiap pelaksanaan pemilu.

“Maka kata Pilatus kepada-Nya: “Jadi Engkau adalah Raja?” Jawab Yesus: “Engkau mengatakan, bahwa aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.” (Yohanes 18:37)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: