Brunei

 

Brunei_Sharia_web_131026_672

Tak banyak cerita yang bisa didapat ketika kita melihat Brunei Darussalam, sebuah negara kecil di Borneo, tapi termasuk yang makmur di kawasan Asia Tenggara. Cerita tentang minyak yang memberi kemakmuran, Sultan yang hidup glamor, merupakan dua narasi utama yang kita temukan di berbagai kantor berita internasional. Tapi di tahun ini, cerita itu akan bertambah satu dan melahirkan perdebatan panjang ketika Sultan Hassanah Bolkiah mengumumkan secara resmi negara dengan populasi tak lebih dari setengah juta jiwa ini akan menerapkan hukum agama, syariah Islam.

Brunei sebenarnya punya sisi historis pertalian yang kuat antara agama dan negara. Seperti yang kita ketahui Kesultanan Brunei berkembang di masa yang bersamaan degan Kesultanan Islam Malaka. Banyak para saudagar dan pedagang yang menjadikan Brunei alternatif di luar pengaruh Malaka, dan disinilah sejarah proses konversi ke agama Islam terjadi.

Sejarah panjang berlanjut tatkala Inggris datang dan menjadikan Brunei wilayah perlindungannya. Baru pada 1984 kemerdekaan penuh didapat dari Inggris yang mewariskan sistem administrasi, termasuk sistem peradilan dan hukum-hukumnya. Dengan diberlakukannya hukum agama, otomatis hukum warisan kolonial ini kehilangan legitimasinya, bahkan mungkin bisa diganti secara total.

Reaksi dunia internasional cukup keras. Tidak ada berita yang lebih buruk pagi penggiat demokrasi dunia selain pemberlakuan kembali hukuman potong bagian tubuh, perajaman dengan batu, sampai hukuman mati. Muncul pula gerakan memboikot bisnis internasional sang Sultan. Kelompok penggiat HAM internasional sudah menyampaikan penolakannya, tapi sang Sultan tampaknya bergeming.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa alasan utama Brunei kukuh menggunakan hukum agama dengan segala konsekuensi yang akan terjadi, termasuk mendapat kecaman dunia internasional. Situasi apa yang meniptakan urgensi bagi pemberlakuan hukum agama ini?

Ada berbagai penjelasan yang bisa dijadikan panduan untuk memahami langkah Brunei ini. Tapi mungkin penjelasan ekonomi yang lebih menarik untuk dibahas di sini dengan tidak menegasikan faktor-faktor lain.

Isu utama dalam konteks ini adalah semakin menipisnya cadangan minyak Brunei Darussalam. Masa eksploitasi minyak dan gas akan segera berakhir, prediksinya hampir bersamaan dengan di dunia Arab, sekitar tahun 2030-2040. Padahal, minyak dan gas adalah sumber kemakmuran utama negara di ujung Borneo ini. Minyak dan gas lah yang menjadikan penduduk Brunei tidak dibebani berbagai pajak, biaya kesehatan dan pensiun, bahkan kegiatan berlibur pun dibayari oleh negara.

Dalam benak sang Sultan, jawaban paling tepat untuk terus mempertahankan kemakmuran Brunei adalah menjadikan negaranya pusat ekonomi Islam, setidaknya di kawasan Asia. Singkatnya, Brunei ingin menjadi Singapura-nya perekonomian berbasis Islam, predikat yang sementara ini masih dikuasai Malaysia yang cukup digdaya dengan produk makanan-minuman halalnya.

Untuk membangun legitimasi, maka potensi kerawanan dari globalisasi teknologi informasi dijadikan alibi. Dalam pidatonya bulan Februari, Sultan Brunei yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri ini dengan lugas menyebut bahwa penerapan hukum agama dijadi “firewall yang kuat dan efektif” dari berbagai tantangan globalisasi, terutama internet. Sultan Hassanah Bolkiah menyebut hal itu menjadi pemicu dari berbagai konflik dan keresahan internal yang mempertanyakan legitimasinya.

Alasan ini tamapaknya cukup sumir mengingat besarnya kekuasaan sang Sultan membuat sangat sulit sekali kekuatan oposan untuk berkembang. Tidak ada oposan politik yang bisa hidup dalam konteks monarkhi. Tak heran peranan Sultan sangat besar dalam menjalankan filosofi negara Melayu Islam Beraja, parlemen pun hanya punya kekuasaan konsultatif. Sulit untuk membayangkan dalam konteks monarkhi ini jika nantinya diperkuat dengan legitimasi agama dalam konteks hukum nasional.

Permasalahan berikutnya adalah dengan kekuasaan yang tersentral, legitimasi yang kuat, serta kontrol yang efektif, mampukah ini mengantarkan Brunei sukses melewati fase transisi ekonomi yang secara perlahan meninggalkan minyak dan gas? Ini adalah kajian dan diskusi di bidang lain, tapi model Brunei ini setidaknya cukup paradox dengan negara-negara di Timur Tengah. Khususnya UEA dan Qatar yang sedikit demi sedikit membuka pintu mereka terhadap investasi asing, getol membangun infrastruktur dalam negeri, dan juga menanamkan modal di Eropa dan AS. Prasyaratnya tentu saja membuka isolasi, mengadopsi kebijakan-kebijakan yang cukup moderat di bidang politik, dan sebagai akibatnya adalah mentoleransi sekularisasi.

Model Brunei mempunyai kelemahan yang mendasar jika ingin berkompetisi di pasar internasional. Struktur politik yang terpusat juga akan terjadi pada ekonomi yang terpusat. Mengandalkan perusahaan negara untuk bersaing dalam jangka pendek mungkin bisa, tapi dalam jangka panjang secara alamiah pasar akan meminta untuk mengurangi peran negara dan mendorong kapitalisme partikelir. Rumusan ini masih berlaku mutlak karena sistem ekonomi Islam (bank syariah misalnya) sampai saat ini tidak memunculkan sistem ekonomi alternatif di tingkat makro.

Kemudian, ke depannya, dengan asumsi kebijakan penerapan hukum agama ini berlanjut, apa konsekuensinya bagi Brunei dan dunia internasional?

Pihak pertama yang merasakan secara langsung kebijakan perubahan struktur hukum nasional ini tentunya masyarakat dan warga yang tinggal di brunei sendiri. Laman CIA World Factbook mencatat bahwa etnis Melayu yang mayoritas beragama Islam mendominasi jumlah penduduk sebesar 65,7%, sedangkan keturunan Cina sekitar 10% dan sisanya adalah etnis lain. Pemberlakuan syariah masih bertahap, tapi nantinya akan diterapkan pada semua warga negara. Dalam konteks Ham hal ini akan sangat bermasalah.

Dalam konteks politik kawasan, Model Brunei ini tidak akan terlalu banyak berpengaruh, mengingat kedua tetangga besarnya, Malaysia dan Indonesia, masih tidak berminat merevolusi struktur hukum nasionalnya. Memang ada kasus-kasus tertentu dimana desakan-desakan pemberlakuan syariat Islam cukup besar (di negara bagian Kelantan) dan pemberlakuan secara parsial (di provinsi Aceh). Juga tidak ada urgensi ekonomi mengingat dengan struktur politik sekarang, kepentingan-kepentingan ekonomi masih bisa diwadahi.

Jadi, kesimpulan sementara, faktor ekonomi adalah penggerak utama kenapa Brunei memberlakukan hukum agama. Faktor agama tentu tidak bisa dilepaskan, tapi dalam konteks permasalahan ini, lebih tepat jika diletakkan sebagai dampak atau akibat dari strategi ekonomi-politik suatu bangsa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: