Problematika Keberadaan UU Pilkada

pilkada

Tanggal 31 Agustus 2014, pemerintah Tiongkok melalui Kongres Nasional Rakyat Tiongkok keduabelas, menentapkan suatu kebijakan kontroversial dengan memberangus hak politik masyarakat Hong Kong dalam memilih pemimpin mereka.  Hong Kong, suatu wilayah otonom yang baru bergabung dengan Tiongkok tahun 1997 dari tangan Inggris, diharuskan dalam pemilihan kepala eksekutif pemerintahannya harus melewati proses penyaringan dan nominasi yang ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok.  Dengan kata lain, para calon pemimpin Hong Kong harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah Tiongkok.

Keputusan ini langsung disambut demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh kaum pelajar, mahasiswa, akademisi, dan pengusaha. Demonstrasi dan protes besar-besaran, yang kemudian dikenal sebagai “Revolusi Payung” masih dilakukan sampai saat ini dengan menduduki pusat-pusat pemerintahan dengan satu tujuan, memperoleh kembali kedaulatan politik rakyat dalam memilih pemimpin mereka.

Tanggal 26 September 2014, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR periode 2009-2014), meloloskan sebuah kebijakan yang tak kalah kontroversialnya, yaitu Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dimana salah satu penekanannya adalah merubah mekanisme pemilihan kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) dari pemilihan langsung (oleh rakyat) menjadi pemilihan tidak langsung (oleh DPRD). Seperti di Hong Kong, keputusan ini disambut kemarahan dan kegelisahaan sebagian besar rakyat yang merasa hak politiknya diamputasi.

Tinjauan Yuridis-Filosofis UU Pilkada

UU Pilkada ini merupakan regulasi yang sudah disiapkan sejak tahun 2010 oleh parlemen dalam konteks menyikapi perubahan pemerintahan yang terjadi dan direncanakan selesai pembahasannya sebelum periode DPR berakhir. Sebelumnya sudah ada regulasi yang menyinggung tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, yaitu UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No 22 Tahun 1999 pemilihan kepala daerah dipilih DPRD, sedangkan UU 32 Tahun 2004 menetapkan pemilihan langsung oleh masyarakat.

Ada beberapa perkembangan atau perubahan utama yang mendasari pentingnya dibentuk UU Pilkada. Hal pertama yang mendasari RUU Pilkada adalah perubahan cara memandang pemilihan kepala daerah yang selama ini dimasukkan rezim pemerintahan daerah untuk selanjutnya dilihat lebih cenderung masuk pada rezim pemilu. Hal ini juga terkait kebutuhan strategis untuk lebih menguatkan peran pemerintahan baik di tingkat daerah maupun nasional adalah kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri.

Kedua adalah permasalahan kedudukan kepala daerah yang pasca reformasi dinilai mempunyai peran yang sangat strategis. Aspek kedudukan kepala daerah ini bisa dilihat dalam kerangka kapasitas, legitimasi dan akseptabilitas kepala daerah yang sejak tahun 2005 melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.

Ketiga adalah menyangkut posisi wakil kepala daerah yang selama ini tidak didefinisikan secara jelas. Seperti yang kita ketahui dalam konstitusi posisi wakil kepala daerah juga tidak disinggung. Perdebatan kemudian mengerucut kepada apakah posisi wakil kepala daerah ini jabatan administratif/karir atau merupakan jabatan politik seperti yang selama ini terjadi pasca pemilihan langsung. Catatan-catatan mengenai banyaknya pasangan kepala daerah yang pecah kongsi juga menjadi pertimbangan tersendiri.

Terakhir adalah adanya kebutuhan dalam mendefinisikan secara jelas daerah otonom Provinsi dan Kabupaten/Kota. Provinsi meskipun sama-sama berstatus sebagai daerah otonom seperti kabupaten dan kota, mempunyai fungsi perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Ini juga terkait sistem presidensial yang memerlukan penguatan kewenangan presiden di tingkat lokal lewat Gubernur.

Setidaknya empat hal ini yang kemudian mengerucut dalam perdebatan tentang mekanisme pemilihan kepala daerah. Perdebatan di awal seperti yang tercantum dalam naskah akademik RUU Pilkada adalah posisi gubernur dan status provinsi sebagai “unit antara” yang lebih berperan dekonsentrasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat daripada peran desentralisasi bupati/walikota yang langsung berurusan dengan masyarakat di daerahnya. Karena itu usulan yang mengemuka dalam perdebatan awal adalah bahwa gubernur dipilih lewat DPRD, sedangkan bupati/walikota tetap dipilih langsung oleh masyarakat.

Dalam perkembangan berikutnya, rivalitas politik yang mengkristal sejak pemilihan presiden, tampaknya ikut menentukan perubahan mendasar usulan yang seperti kita tahu juga mengakibatkan bukan hanya gubernur, tapi juga bupati/walikota yang menurut UU Pilkada dipilih lewat DPRD.

Beberapa dampak instan sudah bisa diidentifikasi begitu UU Pilkada disahkan. Pertama adalah semakin menguatnya peran parlemen di daerah. Kedua berkurangnya secara drastis peran KPU/KPUD dalam konteks pemilihan daerah karena proses pemilihan kepala daerah akan ditangani sebagian besar oleh panitia pemilih yang dibentuk DPRD. Ketiga adanya potensi terjadinya kebuntuan politik (stalemate) jika mekanisme voting yang digunakan untuk melakukan pemilihan kepala daerah dan hal ini belum ada solusinya.

Beberapa skenario dari sisi penyelenggara pemilukada juga dimunculkan di tengah ketidakpastian. Di Provinsi Jawa Timur sendiri tahun depan akan ada 18 pemilu kepala daerah, termasuk Kota Surabaya. Jika tidak terkendala perubahan regulasi lagi, maka direncanakan sekitar bulan Oktober 2015 pemilukada serentak dilaksanakan di Jawa Timur.

 

UU Pilkada sebagai dampak perubahan situasi politik

Dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung sampai dinihari dan diwarnai oleh kebuntuan lobi politik, DPR mengesahkan RUU Pilkada dengan penentuan akhir voting yang menghasilkan suara 226 menerima dan 135 suara menolak.Kelompok yang mendorong disahkannya UU Pilkada ini tergabung dalam koalisi partai-partai politiik yang disebut Koalisi Merah Putih (KMP) yang beranggotakan Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS. Sedangkan kelompok yang menolak tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berisikan PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Satu partai yang mempunyai jumlah suara cukup signifikan di DPR, Partai Demokrat, tidak menentukan sikap yang jelas dan justru melakukan walk-out dalam rapat paripurna sehingga memuluskan kemenangan KMP.

Nuansa pengesahan UU Pilkada ini sangat tidak mendidik mengingat terkesan dipaksakan dari sisi waktu dan tidak adanya konsistensi proses pembahasan. Dari awal, proses uji publik dan dengar pendapat RUU Pilkada termasuk panjang dan lama, tapi tidak mempunyai hasil yang progresif. Nuansa kepentingan politik sesaat justru lebih mengemuka. Muatan UU Pilkada yang kemudian mengalihkan hak pemilihan kepala daerah ke DPRD menjadi penegasan bahwa kepentingan politik justru lebih mengemuka dibanding kepentingan bangsa dan negara.

 

Perkembangan terbaru

Menyikapi keresahan masyarakat dan banyaknya pihak yang merasa keberatan terhadap nuansa UU Pilkada ini yang hendak membawa kembali nuansa oligarki politik a la Orde Baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rengka memunculkan kepastian hukum telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) pada 2 Oktober 2014. Ada dua perppu yang diterbitkan, pertama Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, kedua Perppu No 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perppu No 1 Tahun 2014 mencabut UU No 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sedangkan Perppu No 2 Tahun 2014 mencabut dua pasal UU No 23 Tahun 2014 yang terkait kewenangan DPRD memilih kepala daerah.

Dengan keberadaan Perppu ini bola kembali berada di tangan DPR apakah Perppu ini diterima atau ditolak. Jika Perppu ini diterima maka tidak akan muncul masalah, tapi jika ditolak maka akan terjadi ketidakpastian hukum yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah di Indonesia. Ini adalah suatu keadaan yang tentunya tidak diinginkan semua pihak. Dalam konteks judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi jika dikabulkan akan mengembalikan peraturan pemilihan kepala daerah pada regulasi yang sebelumnya (dipilih langsung).

 

Rekomendasi

Keberadaan UU Pilkada yang dirancang untuk memperkuat pemerintahan dan pelembagaan demokrasi di daerah serta memberi landasan yang lebih kuat terhadap relasi pemerintah pusat dan daerah justru membawa kembali nuansa oligarki politik yang dikhawatirkan membangkitkan suasana politik otoritarian Orde Baru. Menyikapi keberadaan UU Pilkada ini kami merekomendasikan kepada setiap pemegang kepentingan Kekristenan sebagai berikut:

  1. Terus mencermati dan mengawal perkembangan pembahasan UU Pilkada ini di tengah situasi politik yang tidak menentu ini. Partisipasi kita sebagai masyarakat sipil harus terus memberi keberpihakan terhadap kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan sesaat dan segelintir orang.
  2. Tetap memegang prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam melihat permasalahan ini, terutama prinsip progresivitas yang menolak setiap pengurangan atau pengebirian hak-hak politik masyarakat yang diperjuangkan lewat reformasi.
  3. Memberi masukan dan berpartisipasi secara aktif untuk memberi pemahaman yang konstruktif dalam rangka menyelesaikan problematika ini. Masukan secara aktif akan mencegah terjadinya penyalahgunaan kepentingan kekuasaan atas nama rakyat yang rentan dipelintir menjadi sarana pemuas ambisi kekuasaan kelompok tertentu.

*Briefing Paper Pustaka Lewi 03/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: