Kaum Injili dan Politik

preston

Keberadaan kelompok-kelompok Kristen dengan dinamikannya di negara-negara dunia ketiga cukup menarik perhatian untuk dijadikan bahan studi. Bukan hanya aspek perkembangannya yang cukup fenomenal, tapi juga bagaimana relasi Kekristenan dengan politik yang cukup berharga untuk diangkat dan dilihat sebagai hal yang inheren.

Paul Freston, pengajar Sosiologi di Universidade Federal de São Carlos Brasil, menyadari adanya kekurangan studi dalam menjelaskan fenomena ini dan mencoba memberikan upaya awal dalam karyanya, Evangelicals and Politics in Asia, Africa and Latin (Cambridge University Press, 2001). Karyanya ini bukan sebuah studi kasus biasa, tapi menarik fenomena-fenomena umum ini dalam aspek komparatif yang jarang kita temui.

Akhirnya, muncullah sebuah karya komparatif menarik tentang dinamika kaum Injili dengan politik di Asia (Korea, Filipina, Malaysia, Indonesia, India, Myanmar, dan Cina), Afrika (Sudan, Angola, Mozambik, Zimbabwe, Malawi, Rwanda, Uganda, Ghana, Kenya, Zambia, Afrika Selatan, dan Nigeria), dan di Amerika Latin (Argentina, Mexico, Cili, Kolombia, Peru, Nikaragua, dan Guatemala).

Tantangan besar pertama yang ditemui ketika kita mencoba menjelaskan fenomena sosial-keagamaan adalah tentang bagaimana mendefinisikan dan mengklasifikannya. Paul Freston menyebutkan meminjam definisi yang cukup longgar ketika harus menyebutkan apa itu Injili.

Sebagai sebuah definisi operasional, disebutkannya ada empat karakteristik utama: konversionisme atau penekanan terhadap terjadinya perubahan hidup (“lahir baru” adalah istilah yang secara spesifik digunakan di kelompok Injili Indonesia yang harus dilakukan di awal supaya bisa beriman secara benar, ini mungkin juga bisa digunakan untuk membedakannya dengan kelompok Protestan yang menempatkan lahir baru ini sebagai proses akhir); aktivisme atau penekanan terhadap usaha-usaha pekabaran Injil; biblikalisme atau sentralitas keberadaan kitab suci (ini mungkin juga bisa ditafsirkan lebih lanjut dalam konteks penafsiran keberadaan kitab suci dimana mayoritas kelompok Protestan lebih melihatnya sebagai catatan dan kesaksian historis sementara kelompok Injili lebih memandang dalam kacamata yang lebih sakral); crucicentrisme atau menekankan sentralitas pengurbanan Kristus di salib).

Secara sekilas kesulitan pendefinisian ini juga dialami oleh semua akademisi yang mencoba membatasi ruang lingkup studi keagamaannya. Bukan hanya dalam konteks di negara-negara Barat, di Indonesia sendiri penggolongan kelompok-kelompok Kristen juga cukup cair. Upaya membedakan Protestan dan Injili  misalnya, hampir sama sulitnya dengan memisahkan mana kelompok Pentakosta dan mana yang disebut kelompok Kharismatik. Apalagi dalam Bab 5 buku ini ketika membahas Indonesia penyebutan kelompok Injili tidak disertai penyebutan gereja atau sinode utama yang bisa diklasifikasikan Injili, sehingga anakronisme berpotensi terjadi.

Ketika membicarakan Indonesia, Freston  menyebutnya sebagai kasus kunci dalam memahami perspektif politik Injili di Asia. Dengan keberadaannya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia namun bukan negara agama (Islam), Freston mencoba membandingkannya dengan negara jiran, Malaysia. Perbedaan mendasar adalah struktur politik dimana Indonesia dengan 87 persen populasi Muslim tidak menjadikan agama sebagai dasar negara, sedangkan Malaysia dengan 52 persen populasi Muslim menjadikan Islam sebagai acuan konsep bernegara.

Indonesia dengan keberadaan Pancasila, disebutnya lebih mengidentifikasin dirinya dalam payung nasionalisme religius. Maskipun disebutnya bahwa nasionalisme religius ini sekular, tapi idealisme yang kita lihat lebih cenderung mengidentifikasikannya sebagai via media antara negara sekular dengan negara agama. Tapi tetap saja, perkembangan Kekristenan selalu berkaitan dengan politik.

Titik balik historis utama dalam memahami perkembangan Kekristenan di Indonesia adalah sentimen anti komunisme tahun 1965 yang mendorong perkembangan gereja-gereja dalam skala besar (Wilis, 1977). Peristiwa ini menimbulkan konversi besar-besaran ke dalam gereja-gereja lokal yang juga akan terjadi ketika upaya Islamisasi pada tahun 1967-8. Sebagian besar yang berkonversi ke dalam Kekristenan saat itu adalah dari kelompok abangan yang memang lekat dengan label komunisme. Pilihan konversi ke dalam kekristenan ini tampak juga bukan pilihan yang sulit daripada harus mengidentifikasikan diri menjadi Muslim yang secara kultural adalah rival.

Kelompok-kelompok yang barusan masuk dalam Kekristenan ini meneruskan karakteristik pedesaan dan lebih mengakar dalam denominasi-denominasi lokal. Akibatnya keterlibatan dalam masalah-masalah publik di tingkat nasional menjadi minim. Belum lagi rezim Orde Baru yang secara ketat masih mengawasi dan menindas secara struktural kelompok-kelompok eks-komunis yang mematikan aktualitas potensi politik Kristen. Sepanjang Orde Baru, praktis kelompok Katolik menjadi satu-satunya bagian Kekristenan yang cukup signifikan.

Setelah Reformasi, situasi politik menjadi terbuka. Freston menyebutkan selain unsur Katolik, keberadaan kelompok gereja-gereja Reformed Protestan cukup berpengaruh terutama di masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Kelompok-kelompok non-Reformed Protestan juga berusaha memanfaatkan peluang ini, berbagai partai politik dan kelompok kepentingan banyak didirkan, sehingga mau tidak mau harus bersaing dengan kelompok-kelompok Reformed Protestan yang sudah terlebih dulu berkiprah di politik.

Selain pergulatan politik nasional, Freston juga mengingatkan bahwa gerakan-gerakan dalam menyoroti isu-isu lokal akan hal yang vital. Di basis-basis Kristen, berbagai problem politik muncul. Di Papua, isu separatisme menjadi tantangan bersama yang harus dijawab terkait identifikasi Kekristenan yang cukup kental. Bagi umat Papua, seperti disebut Freston, ekspresi politik terbatas menjadi dua opsi: melalui OPM atau melalui gereja.

Dalam bagian kesimpulan, Freston menyoroti tentang pentingnya teologi, tapi tidak menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku politik suatu negara-bangsa. Ini juga bisa menjadi cerminan kita bersama karena selama ini kajian-kajian tentang teologi politik belum berkembang secara maksimal di Indonesia. Di sisi lain, perkembangan politik menuntut penjelasan dan prediksi secara ilmiah dan empiris, tidak hanya secara idealis. Tarikan-tarikan ini yang juga harus dilihat dalam konteks analisis kelembagaan dimana gereja dan organ-organ Kekristenan yang lain harus diposisikan sebagai institusi yang secara dinamis berkembang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: