Oikoumene Sebagai Sebuah Cara Pandang (Alternatif) dalam Melihat Permasalahan Sosial

logofitur-520x245

“Oikoumene” sebagai  sebuah terminologi khas dalam khazanah Kekristenan sering dipahami sebagai sebuah kondisi atau tujuan akhir akan suatu keadaan ideal yang diinginkan. Misalnya adalah sebuah kondisi dimana semua unsur Kekristenan hidup bersama secara harmonis bersama-sama dengan makhluk ciptaaan Tuhan yang lain. Logo “Oikoumene” yang sekarang dipakai oleh lembaga-lembaga ekumenis (seperti PGI, GAMKI, PWKI, GMKI, dan WCC), juga menyiratkan pemaknaan mendalam terhadap seluruh karya ciptaan Tuhan. Aspek universalisme menjadi salah satu hal yang penting selain aspek membawa “kabar baik”.

Pemaknaan di atas juga harus dibarengi dengan menempatkan Oikoumene sebagai sebuah medan perjuangan akan kondisi sosial yang bernuansa ilahiah. Perjuangan yang bisa diartikan sebagai gerakan sosial ini memformulasikan dan mengoperasionalisasikan spirit-spirit Kekristenan dalam kerja-kerja pelayanan di seluruh bidang, termasuk berbagai permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Di sinilah titik yang menentukan apakah Kekristenan Indonesia bisa menjadi salah satu solusi permasalahan atau justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

Dalam konteks internal Kekristenan, prinsip-prinsip Oikoumene dipahami dalam kerangka hubungan antar sesama umat Kristen. Meskipun terlihat mudah, namun justru inilah tantangan terbesar bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip Oikoumene mengingat jurang perbedaan yang besar dan sangat beragam dari berbagai komunitas Kristen di seluruh dunia.

Dalam konteks Kekristenan Indonesia, Oikoumene dipahami dengan upaya membangun kesadaran kolektif akan identitas Kekristenan bersama yang memayungi seluruh unsur-unsur Kekristenan yang ada. Ini adalah upaya historis mengingat Kekristenan yang hadir jauh sebelum Indonesia merdeka hadir dengan berbagai metode dan menghasilkan berbagai macam rumpun Kekristenan lokal. Pasca kemerdekaan pembicaraan tentang Oikoumene didominasi oleh kehadiran PGI dan berbagai upayanya dalam mewujudkan apa yang disebut sebagai “keesaan gereja.”

Kata di atas tentu saja bersifat oxymoron dan hal ini juga disadari tatkala PGI yang hadir sebagai lembaga ekumenikal terbesar saat ini dengan 89 sinode gereja di dalamnya, mengalami kontestasi secara internal dan eksternal. Salah satu indikatornya adalah hadirnya lembaga-lembaga aras nasional seperti PGPI, PGLII, PBI, GOI, yang menjadikan PGI tidak bisa lagi mengklaim sebagai satu-satunya corong umat Kristen di level nasional. Suara-suara ketidakpuasan juga hadir dari tubuh Kekristenan karena melihat spirit Oikoumene yang melembaga dalam wujud PGI cenderung menjadi kepanjangan tangan rezim pemerintahan saat itu.

Strategi yang kontraproduktif ini kemudian ditransformasikan menjadi sebuah konsolidasi identitas bersama yang mempunyai pokok-pokok tugas dan panggilan bersama sebagai umat Tuhan yang ditempatkan di Indonesia. Apalagi pada masa pasca reformasi, iklim demokratisasi dan keterbukaan informasi merubah struktur-struktur dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Peran-peran lembaga keagamaan menjadi lebih sentral dalam kehadirannya di masyarakat yang beragam. Isu-isu tentang kehidupan beragama misalnya sudah menjadi bahasan publik dan tidak didominasi lagi oleh negara.

Walaupun berbagai indikator tingkat religiusitas masyarakat kita semakin mengental, namun berbagai patologi sosial masyarakat kita belum sepenuhnya bisa diselesaikan. Hal ini sebenarnya sudah dijamah oleh berbagai lembaga pelayanan sosial baik yang berada di bawah gereja maupun yang mandiri, namun adanya gap atau jarak antara fungsi lembaga agama dan fungsi pelayanan sosial dalam tubuh gereja menjadi dikotomi yang belum bisa terselesaikan sampai sekarang.

Kontekstualisasi ajaran doktrinal dengan pelayanan sosial di masyarakat menjadi problematika dalam tubuh Kekristenan Indonesia. Di satu sisi gereja sibuk dengan kehidupan internal seperti pertumbuhan jemaat dan pembangunan gedung gereja, di sisi lain lembaga-lembaga pelayanan sosial Kristen yang dulu menjadi pelopor pelayanan sosial semakin kekurangan sumber daya dan harus menggantungkan diri kepada pihak luar gereja. Negara sebagai aktor utama kehidupan berbangsa kita juga telah merubah politik anggarannya dengan semakin menekankan pada fungsi-fungsi negara kesejahteraan (welfare state) yang mau tidak mau mengurangi signifikansi layanan sosial yang selama ini dikerjakan lembaga pelayanan maupun gereja.

Konsekuensi dari hal ini adalah semakin sempitnya ruang gerak gereja dalam ruang publik. Membuka diri terhadap bidang-bidang pelayanan sosial adalah satu keharusan jika tidak mau terkungkung membangun menara gadingnya sendiri. Sudah banyak konsep dan kajian teoritis yang diajukan supaya Kekristenan bisa hadir dengan “wajah baru” di masyarakat seperti diakonia transformatif, namun ini tentunya juga menjadi otokritik terhadap kehidupan internal Kekristenan kita sendiri.

Oikoumene sebagai Gerakan

Wacana Oikoumene sebagai satu identitas tunggal dengan ciri atau karakteristik teologis dan struktur gerejawi yang identik tentu sudah menjadi ide yang usang. Pembahasan di level internasional pun sudah sejak lama tidak melihat perbedaan corak teologis sebagai hambatan bersaksi kepada dunia.

Sejarah mencatat dalam edisi-edisi awal Sidang Raya WCC (World Christian Churches/Dewa Gereja Se-Dunia) justru menggumulkan isu-isu kontemporer yang berkaitan langsung dengan panggilan umat untuk bersaksi di dunia. Sidang Raya pertama di Amsterdam, Belanda tahun 1948 menggumuli dampak negatif Perang Dunia II dan berseru bahwa perang yang menimbulkan berbagai kehancuran ciptaan merupakan bentuk ketidakabaian manusia terhadap Tuhan, dengan kata lain perang adalah bentuk melawan kehendak Tuhan.

Sidang raya berikutnya di Evanston, Illinois, Amerika Serikat tahun 1954 mengentalkan suara kenabian menentang perang dan bergerak ke tahap berikutnya: bagaimana menciptakan perdamaian di dunia. Tujuh tahun berikutnya dalam Sidang Raya di New Delhi India, tuntutan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial di negara-negara miskin dan berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pergumulan akan isu-isu sosial selanjutnya menjadi tradisi gerakan-gerakan ekumenikal.

Dari pergumulan ini juga kemudian muncul konsep “Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan” (Justice, Peace, Integrity of Creation/JPIC) yang secara instensif digumulkan dalam Sidang Raya di Vancouver, Kanada tahun 1983. Konsep ini muncul dalam melihat bahwa ada tiga ancaman dalam kehidupan manusia: potensi peperangan yang tidak kunjung turun baik di tingkat internasional maupun nasional, penindasan dan ketidakadilan sosial, serta semakin turunnya kualitas lingkungan hidup.

Diskursus di Indonesia seperti yang bisa kita ikuti dalam risalah-risalah Persidangan Raya Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) di periode yang sama masih berkutat pada problem internal: merekonsiliasi berbagai perbedaan corak teologis. Dalam Sidang Raya di Ambon tahun 1984 muncul “Lima Dokumen Keesaan Gereja (LDKG)” yang menjadi basis bagaimana kita memandang semua perbedaan teologis yang ada. Problematika sosial sebenarnya juga sudah digumuli sejak lama misalnya dalam Sidang Raya tahun 1971 di Pematang Siantar yang menggugah kesadaran bahwa gereja dan umat Kristen harus hadir melayani di masyarakat.

Berbagai Tantangan Ke Depan

Dengan melihat berbagai fakta obyektif di lapangan, maka asumsi awal kita adalah spirit Oikoumene masih sangat relevan hadir dalam Kekristenan di Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya adalah kehadiran yang seperti apa dan bagaimana cara menghadirkan nilai-nilai Kekristenan tanpa menimbulkan konflik sosial di masyarakat?

Jan Sihar Aritonang menyebutkan beberapa kondisi, yang sebagian besar tidak ideal, dalam perkembangan gerakan ekumenikal di Indonesia. Pertama adalah terjadinya disorientasi dan semakin memudarnya spirit Oikoumene. Kedua terkait dengan krisis kepemimpinan dan kepercayaan. Berikutnya adalah adanya ketergantungan terhadap sumber daya dari luar yang bisa diartikan juga kegagalan dalam mengkonsolidasi sumber daya domestik. Juga tak kalah pentingnya adalah tantangan inter-religius, bagaimana kita menjalin relasi dengan umat agama dan kepercayaan lain.

Dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya, gerakan Oikoumene masih bisa diajukan sebagai salah salah satu cara pandang dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita. Di level gerakan mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), punya keuntungan dengan mendominasi wacara spirit ekumenikal dalam berbagai isu sosial-kemasyarakatan . Isu sosial-kemasyarakatan selalu bisa dipahami dalam konteks JPIC, sehingga harus menghindarkan diri dari sifat menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya sendiri saja.

Kesaksian terhadap dunia ini tentu bisa menghimpun berbagai pemuda-pemudi lintas denominasi. Tantangan terbesar seperti yang diungkapkan Aritonang di atas adalah semakin memudarnya spirit Oikoumene. Selain itu juga harus diperhatikan bagaimana menjawab kritik utama terhadap gerakan oikoumenis ini yang dinilai terlalu elitis sehingga sulit dipahamai dan dioperasionalisasikan di tingkat masyarakat. Hal ini menjadikan kebutuhan untuk terus menfasirkan ulang konsep gerakan berbasis data di lapangan dan elaborasi berbagai teori-teori sosial menjadi sebuah keharusan.

*) Ditulis sebagai bahan diskusi dalam  acara “Maper GMKI Cabang Surabaya Tahun 2016”,  Jumat 17 Juni 2016 di Student Center GMKI Surabaya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: